SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menjadikan penilaian Adipura sebagai pemicu percepatan pembenahan linkungan, khususnya tata kelola persampahan.
Meski masih bergulat dengan sejumlah catatan teknis, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim memastikan seluruh perbaikan dilakukan untuk memenuhi standar penilaian kota bersih tersebut.
Kepala DLH Kotim Marjuki menegaskan bahwa Adipura bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan tolok ukur utama kualitas pengelolaan lingkungan perkotaan.
Karena itu, proses penilaian tahun ini dijadikan titik balik pembenahan, termasuk menutup praktik lama pembuangan sampah secara terbuka.
“Adipura ini menjadi pemicu kami untuk mempercepat perubahan. Semua catatan tim penilai langsung kami tinndak lanjuti. Ini bagian dari komitmen kami menjadikan Sampit lebih layak dan lebih bersih,” kata Marjuki.
Salah satu langkah besar yang kini tengah digarap adalah mengakhiri sistem open dumping di TPA Jalan Sudirman km 14, yang selama bertahun-tahun diakui menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sanksi administratif yang diberikan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, menurut Marjuki, justru menjadi pendorong perbaikan.
DLH mulai menutup lubang-lubang lama, meratakan gunungan sampah, dan beralih menggunakan metode landfill, yakni sampah ditimbun dan ditutup kembali begitu mncapai kapasitas, tas sebelum membuat sel baru.
“Kami tidak ingin lagi ada gunungan sampah seperti sebelumnya. Pola baru ini kami jalankan secara bertahap dan konsisten,” ujarnya.
Upaya perbaikan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memberikan penghargaan kepada DLH Kotim atas peningkatan kinerja pengelolaan sampah.
Menurut Marjuki, apresiasi tersebut menjadi motivasi tambahan untuk menghadapi dua tahap penilaian Adipura, yakni P1 dan P2.
Tahap P1 menilai kondisi awal dan menentukan ambang batas keklayakan, sementara P2 menjadi verifikasi lanjutan terhadap perbaikan dan implementasi yang sudah dilakukan daerah.
“Target kami bukan muluk-muluk harus meraih Adipura. Tapi paling tidak, bisa mendekati, jangan sampai Sampit ini disebut kota kotor. Kalau perbaikan konsisten, predikat itu akan datang sendiri,” tegas Marjuki.
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi di Kotim disebut menjadi alasan mengapa pembenahan tata kelola persampahan harus berlangsung cepat dan terukur. DLH menilai tantangan jangka panjang harus diantisipasi sejak sekarang agar beban TPA tidak makin berat.
“Jumlah sampah pasti bertambah. Kalau sistem tidak dibenahi, persoalan akan makin kompleks,” tutupnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor