SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih berada di angka 67,85 persen dari target.
Dari target Rp488,8 miliar, pemerintah daerah baru mampu mencapai angka Rp331 miliar hingga awal Desember.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah mengakui capaian tersebut masih jauh dari harapan. “Realisasi PAD sebesar Rp331 miliar atau 67,85 persen. Ini terus kita optimalkan,” ujarnya.
Tiga sektor utama penyumbang PAD menjadi penyebab lambannya capaian, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Brdasarkan data dashboard pendapatan Bapenda, BPHT dari target Rp86,5 miliar, realisasi baru mencapai Rp10,2 miliar atau 11,88 persen. Sementara opsen PKB baru menyentuh 52,45 persen dari target Rp80,4 miliar, sedangkan opsen BBNKB berada pada level 54,19 persen dari target Rp71,4 miliar.
Ramadansyah menjelaskan, rendahnya realisasi BPHTB terkait tertundanya sejumlah izin Hak Guna Usaha (HGU). “Sejumlah perusahan belum menerima SK HGU dari ATR/BPN. Padahal BPHTB dari HGU itu masuk dalam target. Tanpa SK tersebut, perusahaan belum bisa membayar BPHTB,” terangnya.
Di sisi lain, pendapatan da dari opsen PKB dan BBNKB juga belum maksimal sehingga pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan terkait.
Meski demikian, beberapa sumber pendapatan telah mlampaui target, seperti retribusi PBG–SLF yang mencapai 109 persen.
“Sumber penmdapatan lain sudah di atas 100 persen, tetapi sektor-sektor besar ini yang masih tertahan,” tambahnya.
Dengan sisa waktu yang terbatas, Ramadansyah belum dapat memastikan apakah hambatan BPHTB dapat selesai sebelum akhir tahun. Namun ia tetap berharap ada perkembangan positif.
“Kami menunggu kabar baik agar realisasi PAD Kotawaringin Timur bisa mendekati atau memenuhi target,” pungkasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor