SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Sekolah-sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski sudah terhenti beberapa bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Pendidikan menyatakan seluruh persiapan pelaksanaan di daerah sudah rampung.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim Muhammad Irfansyah mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima instruksi resmi untuk melanjutkan program yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, daerah hanya berperan sebagai pelaksana teknis dan penerima manfaat, sementara seluruh kebijakan dan anggaran dikelola oleh pusat.
“Posisi kami sebagai penerima manfaat. Pelaksana di lapangan hanya menunggu arahan dari penyelenggara pusat. Penerima manfaat utama tetap siswa, juga termasuk ibu hamil dan menyusui,” ujar Irfansyah.
Irfansyah menegaskan, meski belum ada kejelasan, semua data penerima manfaat dan sekolah pelaksana sudah disiapkan sejak lama. Data tersebut mencakup nama sekolah, alamat, dan jumlah siswa yang akan menerima program.
“Kami sudah siap. Begitu ada perintah dari pusat, kami langsung bisa bergerak menjalankan program di sekolah-sekolah,” jelasnya.
Dalam pertemuan terakhir antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara, pembahasan masih seputar evaluasi pelaksanaan sebelumnya serta rencana pembentukan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tambahan di beberapa titik. Namun, belum ada keputusan pasti soal waktu dimulainya kembali program MBG di Kotim.
“Rapat terakhir masih evaluasi dan membahas penambahan beberapa SPPG baru. Belum ada informasi resmi kapan mulai lagi. Semua keputusan tetap di penyelenggara pusat,” kata Irfansyah.
Ia menambahkan, terkait jumlah SPPG baru yang akan dibentuk, Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan.
“Kami hanya menangani sekolah di bawah naungan Disdik, sementara madrasah langsung ke Kementerian Agama. Soal jumlah dan lokasi SPPG, itu sepenuhnya ditentukan oleh pusat,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan di daerah lain, Pemkab Kotim telah membentuk Satgas MBG tingkat kabupaten untuk memastikan program berjalan aman. Sekolah juga diminta mengaktifkan kembali kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan dokter kecil agar pengawasan terhadap makanan lebih ketat.
“Sejak awal kami sudah bentuk Satgas untuk mengawal MBG. Kami juga minta sekolah-sekolah menghidupkan kembali UKS, supaya bisa ikut mengawasi makanan yang disalurkan ke siswa,” tegas Irfansyah.
Menanggapi keluhan sejumlah sekolah soal keterlambatan pengiriman atau dugaan makanan tidak layak konsumsi saat program sebelumnya berjalan, Irfansyah menyebut belum ada laporan resmi yang diterima. Ia mengingatkan agar sekolah segera melapor ke pihak penanggung jawab program di lapangan jika terjadi masalah.
“Kalau ada kendala seperti itu, segera laporkan ke SPPG masing-masing. Sudah ada grup komunikasi untuk koordinasi cepat, jadi bisa langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor