SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring memasuki musim kemarau tahun ini. Langkah itu ditegaskan Wakil Bupati Kotim Irawati saat mengikuti rapat koordinasi nasional penanganan karhutla yang digelar secara virtual, Senin (28/7).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto tersebut membahas kondisi terkini karhutla di berbagai daerah. Kalteng termasuk salah satu provinsi yang direkomendasikan untuk segera menetapkan status siaga darurat karhutla.
Dari data yang disampaikan BNPB, sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Kalteng juga diminta segera menetapkan status siaga darurat karena sudah ada kejadian karhutla.
Rapat secara virtual ini diikuti seluruh kepala daerah, TNI-Polri, BMKG, BPBD, hingga Manggala Agni dan KPHP se-Indonesia.
Wakil Bupati Kotim Irawati yang mengikuti rapat dari Gedung B Setda Kotim bersama Pj Sekda Masri dan jajaran terkait, menyatakan bahwa Kotim sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif.
“Patroli rutin terus kami lakukan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat dan persiapan peralatan serta personel. Koordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD terus diperkuat,” kata Irawati.
Ia menekankan pentingnya peran bersama dalam mencegah bencana kebakaran hutan, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha.
“Pencegahan tidak bisa hanya dari pemerintah. Ini butuh partisipasi semua elemen. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi Karhutla,” tegasnya.
Rapat virtual ini menjadi langkah awal sebelum rapat lanjutan yang direncanakan digelar Kamis pekan ini, khusus untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla di wilayah Kalteng.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2025. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran, terutama di wilayah-wilayah dengan lahan gambut dan minim curah hujan.
“Semua kepala daerah diminta aktif memantau hotspot, memperkuat sistem komando penanganan, dan sigap dalam pelaporan ke pusat. Jangan sampai terlambat bertindak,” tegas Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya.
Pemerintah pusat berharap koordinasi lintas sektor berjalan optimal agar Karhutla dapat dicegah dan ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi, untuk meminimalisir dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. (yn/yit)
Editor : Heru Prayitno