SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Desakan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menambah rumah sakit, terutama swasta untuk berinventasi di Kotim terus menguat. Anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol meminta Pemkab agar segera melakukan terobosan tersebut.
”Selama di Kotim ini hanya mengandalkan RS pemerintah, maka pelayanannya begitu-begitu saja. Kami mendorong agar pemda membuka diri untuk investasi RS swasta. Dengan begitu, ada persaingan pelayanan. Contohnya bisa dilihat di Palangka Raya, tentunya sangat baik pelayanannya,” kata SP Lumban Gaol, kemarin (18/10).
Dia melanjutkan, apabila pemerintah daerah masih menutup diri, selama itu juga permasalahan di RSUD Murjani akan selalu muncul dan menjadi keluhan masyarakat.
”Tidak usah khawatir terhadap tenaga dokter dan lain sebagainya, karena itu nantinya akan berjalan dengan sendirinya. Saya menangkap maksud pemda ini sudah tidak mau bersaing. Kalau kita hanya memikirkan ketakutan dokter spesialis pindah ke swasta, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.
Menurut dia, Pemkab Kotim harus melakukan kaji tiru dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sebab, di sana banyak terdapat rumah sakit swasta. Alhasil, Palangka Raya selama ini menjadi acuan berobat.
Bahkan, warga Sampit pun tidak sedikit berangkat ke Palangka Raya untuk berobat di RS swasta tersebut.
Dia mencontohkan, manajemen RS swasta dari modal awal Rp6 miliar hingga mencapai keuntungan Rp70 miliar dalam beberapa tahun.
”Mereka tidak hanya memaksimalkan profit, tapi tetap berbasis layanan dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Justru di Kotim ini kucuran APBD setiap tahun, dokternya digaji pemerintah, serta fasilitas lainnya, namun tidak bisa berkembang seperti swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut SP Lumban Gaol mengatakan, akan pasang badan untuk memperjuangkan apabila ada investor RS swasta yang berencana membangun rumah sakit di Kotim. ”Kami akan dukung maksimal untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan DPRD Kotim, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kotim Umar Kaderi mengatakan, membuka investasi rumah sakit swasta di wilayah tersebut menjadi keputusan yang dilematis. Kendati banyak pihak mengusulkan izin rumah sakit swasta sebagai solusi, masalah utamanya bukan hanya izin, tetapi juga ketersediaan dokter spesialis.
”Pertanyaannya, dokter spesialisnya dari mana? Karena kita juga kekurangan dokter," kata Umar.
Menurut Umar, kendati ada peluang bagi rumah sakit swasta untuk berkembang, hingga kini pihak swasta masih berhati-hati dan belum berani melakukan investasi di Kotim. Salah satu faktornya perbedaan tarif berobat antara rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan milik pemerintah, khususnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
”Pengobatan di puskesmas saat ini sudah gratis, sehingga masyarakat lebih memilih layanan pemerintah dibanding swasta," jelasnya.
Umar juga menyoroti persoalan di RSUD Murjani Sampit, yang sering kewalahan karena tingginya jumlah pasien. ”Pasien yang datang ke Murjani umumnya sudah dalam kondisi fisik yang lemah. Begitu melihat antrean panjang, kondisi mental mereka pun ikut tertekan," katanya. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko