JAKARTA – Kebijakan tak popular seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG non subsidi selalu memunculkan polemik. Meski begitu, Pertamina bergeming lantaran kenaikan tersebut masih terbilang wajar. Mengingat saat ini tren harga minyak dunia tetap di level yang tinggi.
Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, Pertamina sebagai badan usaha memang memiliki hak menaikkan harga. ‘’Sederhananya, kalau Pertamina belinya dengan harga naik, ya dia jualnya naik. Kalau belinya pas harga turun, ya dia jualnya turun,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (11/7).
Sejauh ini, BBM non subsidi memang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Porsi penggunaan BBM non subsidi ada di kisaran 6-7 juta kiloliter. Sementara, untuk BBM subsidi seperti Pertalite saja, penggunannya mencapai 28-30 juta kiloliter. Melihat perbandingan tersebut, dampak kenaikan harga BBM non subsidi diprediksi tidak akan terlalu besar.
Komaidi melanjutkan, kinerja keuangan Pertamina juga tentu akan terbantu dengan kenaikan itu. Dibandingkan apabila tidak menaikkan harga.
Senada, Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut kebijakan itu bisa memperbaiki cash inflow Pertamina. Sama halnya dengan harga LPG non subsidi. Fahmy menilai kenaikan harga memang harus dilakukan. Pertamina harus menjual sesuai harga keekonomian. Sebab, penggunanya pun merupakan masyarakat kalangan menengah ke atas yang mampu.
Secara umum Fahmy menilai, kebijakan kenaikan BBM dan LPG non subsidi tidak akan memicu lonjakan inflasi. Sebab, jumlah konsumennya pun proporsinya kecil. ‘’Biasanya orang kaya tidak suka gejolak,’’ katanya.
Fahmy juga menyinggung terkait BBM subsidi. Menurutnya, kebijakan Pertamina yang akan melakukan pembatasan pembalian Pertalite memang diperlukan. Sebab, kebijakan itu bisa membantu menurunkan beban subsidi untuk APBN.
Menurutnya, Pertamina bisa saja menyederhanakan kriteria pembatasan. Penggunaan MyPertamina pun dinilai tidak perlu. Sebab, jika kriteria disederhanakan, misalnya pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka hal itu disebutnya lebih efektif.
Sejauh ini, harga pertamax juga masih ada di bawah harga keekonomian. Pertamina masih mematok Rp 12.500 per liter. Padahal, untuk bensin dengan oktan atau RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar Rp 17.000 per liter. Secara keekonomian harga pasar telah mencapai Rp 17.950
Meski begitu, Fahmy berharap jika Pertamina bisa mematok harga pertamax mendekati pertalite. Dengan begitu, masyarakat bisa bermigrasi dari pertalite ke pertamax yang lebih ramah lingkungan. (dee/cak/jpg)
Editor : Administrator