KUALA KURUN, Radarsampit.jawapos.com - Dari 415 kabupaten di Indonesia, hanya empat kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal kuat, empat kabupaten lain kapasitas fiskal sedang, dan sisanya 407 kabupaten masuk dalam kapasitas fiskal lemah. Salah satunya Kabupaten Gunung Mas (Gumas).
"Lemahnya kapasitas fiskal tersebut tidak lepas dari rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gumas Yantrio Aulia, Kamis (2/4/2026).
Dia mengatakan, kabupaten dengan kapasitas fiskal lemah umumnya memiliki PAD di bawah 10 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Itu artinya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Baca Juga: PBSI Melalui Pelatnas Wilayah Mencari Talenta dari Daerah
"Kapasitas fiskal lemah tidak perlu disikapi dengan kepanikan berlebihan. Kami memilih menunggu arah kebijakan langkah strategis pemerintah pusat sebagai respon terhadap ketimpangan fiskal yang terjadi secara nasional," terangnya.
Dia menuturkan, keterbatasan kewenangan daerah dalam menggali potensi pajak menjadi faktor utama yang menjadikan kapasitas fiskal itu lemah. Jenis pajak dan retribusi yang bisa dipungut daerah telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.
"Sektor seperti pertambangan dan kehutanan yang potensial mendongkrak pendapatan, justru bukan menjadi kewenangan kabupaten. Akibatnya, daerah hanya mengandalkan sektor terbatas, seperti pajak hotel dan restoran," tuturnya.
Baca Juga: Mario Suryo Aji Sesalkan Gagal Finish di Grand Prix Moto2 Amerika
Disinilah tantangan terbesarnya muncul. Pajak hotel dan restoran hanya akan optimal di daerah dengan aktivitas ekonomi yang hidup dan mempunyai daya tarik tinggi. Kabupaten dengan mobilitas tinggi dan destinasi unggulan tentu lebih diuntungkan dalam mendongkrak pendapatan.
Sebaliknya daerah seperti Kabupaten Gumas harus bekerja keras untuk menciptakan daya tarik itu. Tapi membangun daya saing daerah tidak instan. Perlu perencanaan matang, waktu panjang dan dukungan anggaran.
"Keterbatasan anggaran itu justru menjadi kendala utama dalam membangun daya tarik daerah. Ketika ingin maju, selalu terbentur anggaran," ujarnya.
Baca Juga: Cuaca Buruk di Kotawaringin Barat, Truk Kontainer Tertimpa Pohon
Dia menambahkan, tanpa adanya strategi besar dan keberpihakan kebijakan pemerintah pusat, maka dikhawatirkan ketimpangan fiskal antar daerah akan semakin melebar.
"Harapannya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat. Apakah ada terobosan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, atau daerah harus terus berjibaku di tengah keterbatasan," tandasnya. (arm/fm)
Editor : Farid Mahliyannor