NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, mulai mereda.
Pemerintah daerah kini mendorong penataan distribusi hingga ke tingkat pengecer. Hasilnya, sedikitnya 10 kios di Kelurahan Nanga Bulik telah menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp13 ribu per liter, sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat setelah sebelumnya harus menghadapi kelangkaan BBM. Pertalite di tingkat pengecer sempat menembus Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per liter. Bahkan, mendapatkan BBM menjadi persoalan tersendiri karena antrean panjang di SPBU bisa berlangsung lebih dari dua jam.
Pasokan Mulai Mudah Ditemukan
Kini, pasokan BBM perlahan kembali tersedia. Masyarakat mulai dapat menemukan BBM tidak hanya di SPBU, tetapi juga di sejumlah kios yang berada di tengah permukiman.
Pemerintah Kabupaten Lamandau mendorong keberadaan kios resmi sebagai bagian dari upaya menata tata niaga BBM sekaligus menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
Lurah Nanga Bulik, Saripudin, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap kios-kios yang menjual BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
“Kami sudah pantau ke lapangan. Sementara ini ada 10 kios dalam kota yang menjual BBM bersubsidi dengan harga sesuai HET yang ditetapkan Bupati,” ujar Saripudin.
Menurut dia, kios-kios tersebut mudah dikenali karena dilengkapi spanduk yang mencantumkan harga HET. Keberadaan kios ini dinilai memudahkan masyarakat mendapatkan BBM dengan harga lebih terjangkau sekaligus membantu pemerintah melakukan pengawasan distribusi.
Pedagang Pilih Untung Tipis
Salah seorang pedagang BBM eceran, Muslim, mengatakan dirinya memilih mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah. Meski margin keuntungan yang diperoleh hanya sekitar Rp1.000 per liter, kepastian pasokan menjadi pertimbangan utama.
“Saya tidak melangsir sendiri. Saya dapat dari pelangsir harga Rp12 ribu, kemudian saya jual Rp13 ribu, jadi untung seribu saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada yang dijual untuk pemasukan,” kata Muslim.
Muslim juga menyadari bahwa distribusi BBM melibatkan sejumlah pihak yang sama-sama membutuhkan penghasilan. Karena itu, dia memilih menjalankan peran sebagai pedagang eceran tanpa mengambil alih pekerjaan pelangsir.
“Tidak bisa juga kita mengambil alih pekerjaan pelangsir. Mereka juga perlu pendapatan,” ujarnya.
Tata Niaga Mulai Ditertibkan
Kondisi tersebut menunjukkan penataan tata niaga BBM di Nanga Bulik mulai menyentuh tingkat paling bawah. Intervensi pemerintah daerah tidak hanya diarahkan untuk menekan harga, tetapi juga memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat secara lebih tertib.
Dengan semakin mudahnya BBM ditemukan dan harga eceran yang mengikuti ketentuan pemerintah, masyarakat kini tidak lagi harus membeli dengan harga berlipat seperti saat kelangkaan terjadi.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat pengawasan agar harga tetap terkendali, pasokan terjaga, dan BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses masyarakat yang berhak. (mex)
Editor : Slamet Harmoko