KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Infrastruktur jalan rusak hingga peningkatan status pondok pesantren menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batu Ampar, Rabu (25/2).
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Batu Ampar itu dibuka Kepala Bappedalitbang Seruyan, Agung Setiawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Musrenbang harus menjadi ruang dialog yang partisipatif, konstruktif, dan berorientasi solusi, bukan hanya seremonial,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 mengacu pada RPJPD 2025–2045, RPJMD Kabupaten 2025–2029, RPJMD Provinsi 2025–2029, serta RPJMN 2025–2029. Seluruh usulan masyarakat yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) wajib selaras dengan prioritas pembangunan daerah hingga nasional.
Pada tahap ketiga pembangunan, tema yang diusung ialah penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah. Karena itu, setiap usulan harus bersifat prioritas, mendesak, berdampak luas, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Agung juga meminta perangkat daerah melakukan verifikasi secara objektif dan transparan. Sementara kepala desa dan BPD didorong memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengoptimalkan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah,” ujarnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Camat Batu Ampar, Prenggo Kusumo, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai memprihatinkan. Sedikitnya delapan titik membutuhkan perhatian serius.
“Tiga titik paling parah berada di perbatasan Kalang–Sangul, lingkungan Kalang, dan perbatasan kabupaten. Di lokasi itu perlu pembangunan box culvert agar aliran air lancar. Jika tidak, air terus menggenang dan jalan kembali rusak karena dilalui kendaraan bermuatan berat sepanjang tahun,” ungkapnya.
Ia berharap minimal tiga titik prioritas dapat segera ditangani agar kerusakan tidak meluas dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Aspirasi juga datang dari sektor pendidikan keagamaan. Pendiri pondok pesantren setempat, Guru Wijaya, menyampaikan keinginan meningkatkan status lembaganya menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Menurutnya, bangunan pesantren telah berdiri sejak 2014 dengan biaya swadaya sekitar Rp400 juta. Namun hingga kini statusnya masih sebagai pesantren.
“Ke depan kami ingin anak-anak tidak hanya bisa mengaji, tetapi juga memperoleh ijazah setara sekolah dasar. Kami siap melakukan rehabilitasi, hanya perlu dukungan regulasi dan fasilitasi,” tandasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno