SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Kotim. Kondisi itu membuat warga mempertanyakan, apa sebenarnya yang terjadi dalam penyaluran BBM di wilayah ini.
Seperti diungkapkan Zainudin, salah satu warga Samuda, menurutnya persoalan ini sudah terlalu lama berlangsung. Berbagai pertemuan yang dilakukan antara DPRD, pemerintah daerah dan pihak Pertamina seharusnya sudah menghasilkan perubahan nyata.
Ia pun menilai, kondisi distribusi BBM saat ini di Kotim memang kesanya tidak diurus sama sekali.
"Sudah berbulan-bulan begini. Rapat sudah dilakukan, Pertamina sudah datang, pemerintah juga ikut. Tapi di lapangan tetap saja masyarakat antre. Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan dan memang tidak diurus,” sebutnya.
Zainudin menyatakan,masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai kondisi penyaluran BBM di Kotim. Sebab, persoalan tidak hanya terlihat dari panjangnya antrean, tetapi juga adanya SPBU yang sewaktu-waktu mengalami kekosongan.
Baca Juga: Bukan Cuma Pelangsiran, Pemkab Kotim Sebut Disparitas Harga Picu Antrean BBM
"Kalau memang BBM tersedia dan distribusinya normal, kenapa ada SPBU yang kosong? Pertalite kosong, Pertamax juga kadang tidak ada. Ini yang harus dijelaskan. Masyarakat hanya ingin BBM tersedia tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk antre," imbuhnya.
Selain itu, Martin, seorang warga Kecamatan Cempaga, juga mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan pada kuota dan distribusi BBM ke Kotim. Menurutnya masyarakat tidak mengetahui apakah pasokan yang diterima saat ini benar-benar sesuai kebutuhan.
"Kami menduga ada yang tidak beres. Apakah kuota dikurangi atau ada penyaluran yang dialihkan ke daerah lain, kami tidak tahu. Tapi kondisi di lapangan seperti ini," keluhnya.
Menurutnya, dugaan tersebut harus dibuktikan atau dibantah dengan data. Ia mendesak Pertamina membuka secara jelas kuota yang diterima Kotim dan realisasi penyalurannya ke masing-masing SPBU.
"Jangan masyarakat terus disuruh percaya bahwa semuanya normal. Buka saja datanya. Kalau memang cukup, tunjukkan berapa kuotanya dan ke mana saja disalurkan," imbuh Martin.
Kritiknya juga diarahkan kepada DPRD Kotim. Martin menilai lembaga tersebut tidak cukup hanya menggelar rapat dan meminta penjelasan dari Pertamina."Kalau sudah rapat tapi tidak ada perubahan, apa gunanya? DPRD punya fungsi pengawasan. Harus dikawal sampai ada hasil yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Roni, salah satu warga Baamang juga menyatakan, pemerintah daerah juga tidak boleh lepas tangan. Menurutnya, antrean BBM yang berlangsung lama sudah menjadi persoalan masyarakat luas.
"Pemkab harus berani mempertanyakan ini ke Pertamina. Jangan hanya menerima penjelasan. Kalau masyarakat masih antre dan BBM masih bisa kosong, berarti ada masalah yang harus dicari," kata Roni.
Dirinya juga meminta Pertamina tidak hanya menjadikan pelangsir sebagai penjelasan atas panjangnya antrean."Pelangsir mungkin ada. Tapi jangan semua persoalan dibebankan ke pelangsir. Masyarakat juga melihat ada SPBU yang kosong. Itu harus dijelaskan," tegasnya.
Roni berharap pemerintah daerah dan DPRD Kotim berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran BBM. Jika persoalannya berada pada kuota, masyarakat harus mengetahui. Jika masalahnya pada distribusi, maka harus diperbaiki.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama