SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir mendesak pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan pembangunan agar tidak lagi menumpuk di penghujung tahun anggaran.
Menurutnya, pola tersebut menghambat perputaran ekonomi dan memperlambat manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan menyusul masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp171,39 miliar. Ia menilai angka tersebut menunjukkan pelaksanaan program pemerintah masih perlu dibenahi.
Baca Juga: Kotim Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Targetkan Bebas Kebakaran saat Musim Kemarau
"Pelaksanaan pembangunan selama beberapa tahun terakhir masih cenderung menumpuk pada semester kedua, bahkan menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi ini membuat manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat," ujarnya.
Abdul Kadir menilai keterlambatan proyek tidak hanya berdampak pada rendahnya serapan anggaran, tetapi juga memperlambat perputaran uang di masyarakat, mengurangi peluang kerja, dan meningkatkan risiko menurunnya kualitas pekerjaan karena dikejar waktu.
Baca Juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Kotim Fokus Cetak Generasi Cerdas dan Berkarakter
Ia meminta Pemkab Kotim mempercepat proses perencanaan dan pengadaan sejak awal tahun agar proyek fisik bisa segera berjalan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus diperketat.
"APBD harus menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Jangan sampai anggaran baru bergerak ketika tahun anggaran hampir berakhir," tegasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor