SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp171,39 miliar.
Besarnya SILPA tersebut dinilai menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Abdul Kadir, menegaskan paradigma pengelolaan APBD harus bergeser dari sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran menjadi penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome). Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya realisasi anggaran, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Kotim Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pengembangan Hortikultura
"Jalan yang dibangun harus meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, layanan kesehatan semakin mudah dijangkau, kualitas pendidikan meningkat, serta program pemberdayaan ekonomi mampu menaikkan pendapatan masyarakat," ujar Kadir.
Fraksi Golkar juga menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan yang masih menumpuk pada semester kedua hingga akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai memperlambat perputaran uang di masyarakat, menunda terciptanya lapangan kerja, meningkatkan risiko rendahnya kualitas pekerjaan konstruksi, serta membuat manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Jauhkan Kampanye Hitam di Pemilihan Rektor UPR
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Kotim mempercepat proses perencanaan dan pengadaan sejak awal tahun. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat, disertai evaluasi terhadap OPD yang berulang kali terlambat merealisasikan kegiatan.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Kotim memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meski mengapresiasi capaian pendapatan daerah pada 2025, struktur pendapatan Kabupaten Kotim dinilai masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor