Radar Utama Kalteng Metropolis Si Ongol Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

Raih WTP ke-12, Pemkab Kotim Tegaskan Bukan Tujuan Akhir Pembangunan

Yuni Pratiwi Iskandar • Selasa, 30 Juni 2026 | 20:55 WIB
Bupati Kotim Halikinnor
Bupati Kotim Halikinnor

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk ke-12 kalinya bukan menjadi tujuan akhir pembangunan daerah.

Pemkab menegaskan, keberhasilan sesungguhnya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, serta membaiknya kualitas hidup warga.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, seluruh program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: BPS Kombinasikan Live Tracking dan Pengawas Lapangan untuk Jaga Kualitas Data

Karena itu, pembangunan akan terus diarahkan agar mampu menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

"Muara dari pelaksanaan APBD adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama," katanya.

Menurut Halikinnor, raihan opini WTP menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan baik. Namun, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, dan memperluas kesempatan kerja.

Baca Juga: Kominfo Kotim Targetkan Literasi Digital Menjangkau Hingga Pelosok Desa

Ia menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan masih menjadi fokus pemerintah setiap tahun, di antaranya tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta ketimpangan pendapatan atau gini ratio. Perbaikan berbagai indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.

Di sisi lain, Halikinnor mengakui tantangan pembangunan ke depan tidak ringan. Keterbatasan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menuntut pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tepat sasaran.

“Karena itu, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar program pembangunan tetap berjalan optimal serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat,” tukasnya. (yn/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
#penilaian #pembangunan #kotim #wtp #kesejahteraan