SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Rencana pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigdalkarhutla) dan kantor Daerah Operasi (Daops) Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kotim dan delegasi Kementerian Lingkungan Hidup yang mewakili Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Sampit, Kamis (4/6).
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengatakan pertemuan tersebut membahas rencana pembentukan Brigdalkarhutla sekaligus survei lokasi untuk pendirian kantor Daops Pengendalian Lingkungan Hidup di Kotim.
“Pertemuan ini membahas rencana pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan serta survei pembentukan kantor Daops Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotim,” ujarnya.
Menurut Irawati, Pemerintah Kabupaten Kotim menyambut baik rencana tersebut karena dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau.
Keberadaan Brigdalkarhutla nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan kebakaran lahan di lapangan.
Sementara itu, kantor Daops Pengendalian Lingkungan Hidup akan memperkuat fungsi pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
“Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.
Selain memperkuat penanganan karhutla, rencana pembentukan Daops juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh di Kotim dan wilayah sekitarnya.
“Semoga kolaborasi yang terjalin dapat semakin memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kotim,” tuturnya.
Irawati menambahkan, hasil audiensi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Kotim sebagai bahan tindak lanjut dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kami akan menyampaikan seluruh hasil pertemuan ini kepada Bapak Bupati sebagai bahan tindak lanjut dan koordinasi ke depan demi kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan di daerah,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko