SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menyiapkan strategi ganda untuk menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada 2026.
Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Kementerian Pertanian dalam rangka mitigasi kekeringan guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.
“Dalam kegiatan kemarin itu Pak Menteri meminta seluruh daerah membahas usulan antisipasi kekeringan tahun 2026. Dari pusat sudah dialokasikan infrastruktur seperti irigasi pompa dan irigasi pipa, dan Kotim juga mendapatkan alokasi,” ujar Yephi, Minggu (26/4).
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk penguatan infrastruktur irigasi di seluruh Indonesia. Untuk Kotim, alokasi awal mencakup enam unit irigasi pompa dan empat unit irigasi pipa.
“Untuk Kotim masih dalam proses perhitungan, yang jelas ada enam unit irigasi pompa dan empat unit irigasi pipa sebagai bantuan awal,” jelasnya.
Selain alokasi tersebut, DPKP Kotim juga mengusulkan tambahan sekitar 30 unit pompa air untuk kawasan persawahan serta lima unit pompa irigasi guna memperkuat cadangan air saat musim kemarau panjang.
Yephi menegaskan, strategi ini tidak hanya fokus pada kekeringan, tetapi juga menyasar pencegahan karhutla yang kerap terjadi di lahan pertanian dan perkebunan.
Ia menyebutkan, salah satu langkah penting adalah memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam memberikan edukasi kepada petani agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Peran PPL sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar,” tegasnya.
Selain itu, DPKP juga memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan sawit, khususnya terkait rencana kerja pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan (RKPPLP).
“Kita juga mendorong dan mengawasi PBS agar tertib dalam menyampaikan RKPPLP. Ini terus kita pantau karena menjadi kewenangan dinas,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab Kotim juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan perusahaan perkebunan dalam apel siaga bersama untuk penanganan karhutla dan kekeringan secara terpadu.
“PBS juga memiliki satgas kebakaran lahan, sehingga perlu kita kolaborasikan dalam upaya pencegahan,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko