SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengakui masih ada kepala sekolah yang merangkap tugas sebagai operator sekolah, khususnya di wilayah terpencil yang mengalami kekurangan tenaga administrasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, mengatakan secara aturan kepala sekolah tidak diperbolehkan merangkap sebagai operator. Namun kondisi di lapangan membuat kebijakan tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkan.
“Kalau secara aturan memang tidak boleh, tetapi kita melihat kondisi yang ada di Kotim, ada beberapa satuan pendidikan yang kekurangan tenaga di sekolah sehingga memang perlu dibantu,” katanya, Jumat (24/4).
Meski secara teknis rangkap jabatan ini dimungkinkan dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), praktik tersebut dinilai rawan menimbulkan penyimpangan data dan berpotensi menabrak prinsip profesionalisme.
Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu konflik kepentingan karena fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Pasalnya, pengelola data sekaligus penanggung jawab data berada pada orang yang sama.
Menurut Yolanda, kondisi tersebut banyak terjadi di sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota dan mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Karena itu, untuk sementara sejumlah tugas operator diambil alih oleh kepala sekolah agar administrasi pendidikan tetap berjalan.
“Ada beberapa tugas operator yang memang diambil alih oleh kepala sekolah. Kami dari Dinas Pendidikan tetap melakukan pendampingan,” tambahnya.
Pendampingan tersebut dilakukan terutama untuk membantu penginputan data administrasi sekolah, termasuk pengisian aplikasi dan pelaporan kebutuhan sekolah.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga berencana melakukan pemetaan jumlah tenaga operator yang dibutuhkan di setiap satuan pendidikan agar persoalan serupa bisa diatasi secara bertahap.
“Ke depan kami akan melakukan mapping, termasuk memperbaiki penyusunan data anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kotim agar terdata dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama belum tersedia operator sekolah yang memadai, pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan yang mengalami keterbatasan tenaga.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan administrasi pendidikan di Kotim tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan sumber daya manusia. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko