SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat penurunan volume sampah harian di wilayah perkotaan dalam beberapa bulan terakhir, dari sebelumnya sekitar 98,5 ton per hari menjadi sekitar 70 ton per hari.
Kepala DLH Kotim, Marjuki, mengatakan penurunan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah ritase pengangkutan sampah setiap hari.
“Sekarang berkisar 14 sampai 22 rit per hari, bahkan kadang turun menjadi 14–16 rit. Ini menunjukkan tren penurunan,” ujarnya, Rabu (22/4).
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya pengelolaan sampah yang dilakukan, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan di tingkat rumah tangga.
Ia menjelaskan, masyarakat diharapkan dapat memilah sampah menjadi tiga kategori, yakni organik, non-organik, dan limbah berbahaya. Dengan demikian, volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat ditekan.
“Kalau pemilahan berjalan, sampah yang masuk ke TPA akan jauh lebih sedikit,” jelasnya.
Meski menunjukkan tren positif, Marjuki menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menilai kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Jangan hanya memviralkan depo yang penuh, tetapi membiarkan kebiasaan membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Di sisi lain, DLH Kotim juga menghadapi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sampah. Saat ini, alokasi anggaran yang tersedia hanya sekitar 0,1 persen dari APBD atau sekitar Rp4,3 miliar, jauh dari angka ideal minimal 3 persen.
“Anggaran ini juga digunakan untuk operasional, termasuk gaji petugas, sehingga masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan kapasitas layanan, DLH mendorong perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk pengembangan laboratorium lingkungan hidup yang telah terakreditasi.
Menurut Marjuki, jika dikelola secara optimal, potensi pendapatan dari layanan tersebut dapat mencapai Rp3,5 hingga Rp4 miliar per tahun.
“Potensi ini cukup besar, tapi perlu dukungan kebijakan agar bisa dimaksimalkan,” tandasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko