SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Dampak konflik global dinilai mulai terasa hingga ke daerah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipatif untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dinilai paling rentan menghadapi gejolak ekonomi akibat konflik internasional.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sampit, Guruh Fajar Alamsyah, mengatakan meskipun konflik antara Amerika Serikat dan Iran terjadi jauh dari Indonesia, dampak ekonominya tetap dapat dirasakan melalui kenaikan harga energi dan bahan baku industri.
“Kalau kita lihat dari perspektif akademis, konflik antara Amerika Serikat dan Iran memang tidak berdampak langsung secara fisik ke daerah seperti Kotawaringin Timur. Tapi efek ekonominya terasa, terutama melalui kenaikan harga energi dan bahan baku,” katanya, Sabtu (4/4).
Menurutnya, kenaikan biaya tersebut akan berdampak langsung pada pelaku usaha karena biaya produksi ikut meningkat. Kondisi ini paling dirasakan oleh pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan daya tahan usaha.
“Bagi pelaku usaha ini cukup berat karena biaya produksi ikut naik. UMKM biasanya paling terasa dampaknya karena mereka memiliki keterbatasan modal dan daya tahan usaha yang tidak terlalu kuat menghadapi gejolak seperti ini,” tambahnya.
Guruh menjelaskan, meskipun konflik terjadi di luar negeri, Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi global sehingga setiap gangguan yang terjadi di tingkat internasional dapat memengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri.
“Ketika ada gangguan di tingkat global, efeknya bisa masuk melalui harga barang, distribusi, bahkan nilai tukar,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak tersebut biasanya mulai terlihat dari kenaikan harga barang tertentu maupun meningkatnya biaya logistik di pasar lokal.
“Ini yang sering tidak disadari, bahwa peristiwa global bisa sampai ke level pasar tradisional,” ujarnya.
Sebagai contoh, Guruh menyinggung kenaikan harga plastik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lonjakan harga bahan baku seperti plastik berpotensi memicu inflasi dari sisi biaya produksi.
“Kalau pelaku usaha sudah tidak mampu menahan kenaikan biaya, biasanya akan diteruskan ke harga jual. Jika terjadi secara luas, maka harga barang di pasar akan naik dan bisa menekan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia menilai pemerintah daerah perlu bergerak cepat namun tetap terukur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan distribusi barang serta mencegah praktik penimbunan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
“UMKM ini sektor yang paling rentan, jadi memang perlu perhatian khusus. Bisa melalui relaksasi kredit, bantuan modal kerja, atau mempermudah akses bahan baku dengan harga yang lebih stabil,” terangnya.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga didorong untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, misalnya dengan mencari alternatif bahan baku atau meningkatkan efisiensi produksi.
Ke depan, Guruh menilai daerah perlu memperkuat ekonomi lokal agar tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Diversifikasi usaha juga dinilai penting agar perekonomian daerah lebih tahan terhadap guncangan global.
“Perlu ada penguatan ekonomi lokal, baik dari sisi produksi maupun sumber daya manusia. Diversifikasi usaha juga penting supaya ketika satu sektor terdampak, masih ada sektor lain yang bisa menopang,” tutupnya. (ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko