PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berencana akan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kotawaringin Barat pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), antrean panjang di SPBU, hingga pemadaman listrik yang dinilai telah merugikan masyarakat.
Ketua DPD TBBR Kobar, Kiswandi, mengatakan aksi damai itu merupakan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan distribusi BBM dan pelayanan kelistrikan.
"Ini murni aspirasi masyarakat. Kami ingin pemerintah hadir memberikan solusi yang nyata terhadap persoalan BBM dan listrik yang sudah terlalu lama dikeluhkan warga," kata Kiswandi.
Dalam aksi tersebut, TBBR membawa tujuh tuntutan. Salah satunya meminta Bupati Kotawaringin Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM yang melibatkan Pertamina, Polres, DPRD, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Selain itu, TBBR mendesak aparat penegak hukum menindak tegas praktik pengetapan, penimbunan, penyalahgunaan, dan penjualan kembali BBM bersubsidi yang dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU.
"Kami juga meminta ada pembatasan terhadap kendaraan yang berulang kali mengisi BBM di SPBU apabila terindikasi melakukan pengetapan. Praktik seperti ini harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat," ujarnya.
TBBR juga mengusulkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertalite di tingkat pengecer sebesar Rp12.000 per liter untuk seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, organisasi tersebut mengusulkan HET Pertamax di tingkat pengecer sebesar Rp18.000 per liter.
Menurut Kiswandi, usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan agar harga di lapangan tidak memberatkan masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi.
Pihaknya berharap DPRD Kobar juga segera membuat rekomendasi agar eksekutif segera bertindak mengingat kondisi di lapangan sudah sangat memberatkan masyarakat
Karena saat ini di lapangan harga Pertalite di pengecer mencapai Rp 15.000 - Rp 16.000 per liter, sedangkan Pertamax tembus Rp 20.000 per liter
"Saat ini margin keuntungan dari menjual kembali BBM terlalu besar, tentu orang akan semakin semangat bolak-balik mengantre di SPBU untuk mengetap. Sebaliknya, kalau HET di tingkat pengecer lebih rendah seperti usulan kami, keuntungan menjadi lebih kecil sehingga diharapkan praktik pengetapan berkurang dan antrean di SPBU juga ikut menurun," jelasnya.
Selain persoalan BBM, TBBR meminta Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah Kotawaringin Barat agar masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan maupun antrean panjang.
Di sektor kelistrikan, TBBR mendesak PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini, menyampaikan langkah penyelesaiannya, serta memberikan kompensasi kepada pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasi rapat koordinasi bersama DPRD, Pertamina, PLN, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat guna menghasilkan solusi yang konkret dengan batas waktu pelaksanaan yang jelas.
Kiswandi menegaskan aksi yang akan digelar berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami mengajak seluruh peserta menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Harapan kami, pemerintah benar-benar mendengar aspirasi masyarakat dan segera mengambil langkah konkret agar persoalan BBM dan listrik di Kotawaringin Barat tidak terus berulang," pungkasnya. (*)
Editor : Slamet Harmoko