PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com — Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tinggi pada 2025. Kondisi ini terjadi meski indikator makro, seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), melampaui target pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kobar Muhammad Syamsuri mengatakan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. “Secara angka kita memang baik, tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa kemandirian pangan kita masih lemah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi tantangan utama. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi beras, rendahnya diversifikasi pangan, serta keterbatasan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah turut memengaruhi ketahanan pangan.
Syamsuri juga menyoroti belum optimalnya pengembangan UMKM pangan dan terbatasnya pasar bagi produk olahan lokal. Menurutnya, kondisi ini menghambat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi sekaligus penguat ketahanan pangan.
Permasalahan lain adalah alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi serta rendahnya literasi gizi masyarakat. Ia menilai kedua hal tersebut menjadi ancaman bagi keberlanjutan ketahanan pangan daerah.
“Jika lahan terus berkurang dan masyarakat belum sadar pentingnya gizi seimbang, capaian saat ini bisa tidak bertahan lama,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kobar merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis potensi lokal, mendorong diversifikasi konsumsi, memperbaiki distribusi dan stabilisasi harga, serta mengembangkan UMKM pangan. Selain itu, pemerintah diminta melindungi lahan pertanian, meningkatkan edukasi gizi, dan memanfaatkan data ketahanan pangan secara optimal.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Syamsuri. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno