SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalteng, Agustin Teras Narang mendorong soliditas politik wakil rakyat di provinsi ini dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.
Dalam dialog bersama unsur legislatif dan eksekutif di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumat (27/2), Teras menegaskan bahwa kepentingan pembangunan daerah harus ditempatkan di atas perbedaan partai politik.
Menurutnya, seluruh perwakilan Kalteng yang duduk di pusat harus bergerak bersama agar berbagai kebutuhan daerah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diperjuangkan secara maksimal.
“Jangan lagi melihat kamu dari mana, kamu partai apa. Yang paling penting bagaimana kita menciptakan kesejahteraan bersama bagi rakyat,” ujar mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu.
Disebutkan Teras, enam wakil rakyat asal Kalteng yang kini duduk di DPR-RI siap bersinergi dengan dirinya di DPD-RI untuk mengawal berbagai usulan pembangunan daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting agar aspirasi dari daerah tidak berhenti pada tingkat wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis di Kotim turut disampaikan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga kebutuhan energi listrik di sejumlah wilayah.
Teras menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan dorongan politik yang kuat di tingkat pusat agar mendapat perhatian kementerian terkait.
“Kalau memang itu menjadi kebutuhan kita, ayo kita temui bersama kementerian. Misalnya soal infrastruktur, kita datang ke Menteri PUPR dengan data dan fakta yang jelas,” paparnya.
Selain melalui jalur pemerintah pusat, Teras juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotim. Khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, Rimbun menyatakan, kehadiran tokoh nasional asal Kalteng itu menjadi peluang penting bagi daerah untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala besar pembangunan di Kotim adalah status kawasan hutan yang membuat sejumlah rencana pembangunan infrastruktur sulit direalisasikan, karena harus melalui proses perizinan dari pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap aspirasi ini bisa terakomodasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang terkendala kawasan hutan,” pungkasnya.
Rimbun menambahkan, DPRD Kotim pun berkomitmen menindaklanjuti hasil dialog tersebut dengan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut ke kementerian terkait, termasuk melalui dukungan para wakil rakyat asal Kalteng di tingkat nasional.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama