Jalan Rusak Diabaikan, Bisa Berujung Gugatan

Rado. • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 21:03 WIB
Posisi Box Culvert yang berjarak dari aspal di Jalan Lingkar Utara, Sampit.(rado/radarsampit)
Posisi Box Culvert yang berjarak dari aspal di Jalan Lingkar Utara, Sampit.(rado/radarsampit)

SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Kerusakan parah di sejumlah ruas jalan utama di sekitar Kota Sampit, seperti di Jalan Lingkar Utara (Jalan Soekarno) dan Jalan Sudirman KM 21 dekat Jembatan Lenggana menuai sorotan secara hukum.

Pembiaran terhadap kondisi jalan rusak yang membahayakan  keselamatan masyarakat pengguna jalan, dapat berujung pada gugatan hukum, bahkan pertanggungjawaban pidana.

Hal itu diutarakan Praktisi Hukum Agung Adisetiyono, dalam menyoroti tanggung jawab penyelenggara jalan, menyusul banyaknya keluhan pengguna jalan.Terlebih lanjutnya, sejumlah pengendara mengaku nyaris mengalami kecelakaan saat melintasi jalur yang mengalami kerusakan tersebut.

“Pemerintah jangan hanya pandai membangun, tetapi harus memperhatikan keselamatan masyarakat. Kalau sudah mengetahui ada kondisi jalan yang membahayakan, tetapi tidak segera ditangani, itu bisa jadi persoalan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggara jalan tidak bisa berlindung di balik persoalan anggaran maupun birokrasi untuk mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Keselamatan pengguna jalan merupakan tanggungjawab yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Agung merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya dinyatakan penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Apabila belum mampu melakukan perbaikan, wajib memasang rambu peringatan.

“Undang-undang tidak memberikan pilihan kepada penyelenggara jalan untuk membiarkan kondisi yang membahayakan masyarakat. Itu kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga: Kerusakan Jalan Dekat Jembatan Lenggana, Jalan Sudirman Sampit, Mengkhawatirkan Pengendara

Agung juga mengungkapkan, masyarakat yang mengalami kerugian akibat kondisi tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap instansi yang bertanggung jawab. Kerugian itu bisa berupa kerusakan kendaraan, biaya pengobatan, hingga kehilangan penghasilan akibat kecelakaan.

“Kalau masyarakat mengalami kecelakaan karena pemerintah lalai menjalankan kewajibannya, jangan masyarakat lagi yang harus menanggung seluruh kerugian. Pemerintah bisa digugat. Sepanjang ada bukti dan hubungan sebab akibat yang jelas, bisa dituntut pertanggungjawaban,” paparnya.

Agung melanjutkan, Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakan jalan hingga mengakibatkan kecelakaan. Ancaman penjara mencapai lima tahun apabila mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Jangan berpikir hanya pengendara yang bisa masuk penjara karena kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan juga bisa dipidana. Kalau kelalaiannya sampai merenggut nyawa orang, aparat penegak hukum harus berani memproses,” imbuhnya.

Agung juga mendorong kepolisian turun langsung memeriksa kondisi kerusakan jalan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak boleh hanya menyasar kesalahan pengendara, tetapi juga kelalaian penyelenggara jalan.

“Kalau pengendara melanggar aturan langsung ditilang, lalu bagaimana dengan penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajibannya? Jangan hukum hanya tajam kepada pengguna jalan, tetapi tumpul terhadap pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapano mengungkapkan sedikitnya terdapat 10 titik jembatan box culvert di Jalan Lingkar Utara Sampit dengan perbedaan ketinggian permukaan mencapai 10 hingga 15 sentimeter. Kondisi itu sangat rawan menimbulkan kecelakaan bagi pengendara, terutama saat malam hari ketika minim lampu penerangan jalan.

Selain di lokasi itu, kerusakan jalan yang bisa mengancam keselamatan pengendara juga terdapat di ruas jalan provinsi, yakni Jalan Sudirman Sampit sekitar kilometer 21-22, dekat Jembatan Lenggana.

Berdasarkan pantauan Radar Sampit, jalur penghubung antar-kabupaten itu, terdapat kerusakan parah, berupa permukaan jalan ada yang amblas dan aspal terkelupas, hingga menghambat kendaraan yang melintas.

Terutama di area dekat Jembatan Lenggana. Jalan di sekitar Jembatan yang banyak dibalut kain kuning itu mulai bermunculan lubang besar, dan penurunan struktur aspal hingga posisinya miring dan amblas.

Belakangan ini, arus lalu lintas di jalur tersebut terpaksa melambat, karena kendaraan—termasuk truk-tuk berukuran besar, harus ekstra hati-hati memilih lajur yang aman demi menghindari kecelakaan atau kerusakan fatal pada kendaraan mereka.

Sementara itu diketahui, peningkatan pembangunan Jembatan Sei Lenggana dan pengaspalan jalan di sekitarnya, terakhir dilakukan pada 7 Mei 2025 dan ditenggat selesai 3 Desember 2025 lalu. Kegiatan itu merupakan proyek Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Kalimantan Tengah, yang ketika itu didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 20.533.451.000.(ang/gus)

Editor : Agus Jaka Purnama
lingkar utara kerusakan jalan pengguna jalan sorotan gugatan