PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, mengaku banyak menerima keluhan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau perihal data desil penerima bantuan sosial (Bansos)
Ia menyebutkan, keluhan tersebut muncul setelah perubahan kriteria penerima Bansos 2026 dari yang sebelumnya disalurkan untuk desil 1-5 kini hanya diprioritaskan untuk desil 1-4.
"Perubahan ini membuat masyarakat yang sebelumnya dapat bantuan, sekarang tidak dapat. Ini yang kemudian dikeluhkan, agar persoalan ini mendapat perhatian pemerintah," katanya, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga: Perkebunan Rakyat Jadi Fokus, BPDP Perkuat Program dari Hulu sampai Hilir
Selain itu pengetatan data juga turut memengaruhi status dan pengelompokan masyarakat dalam data desil. Hal ini juga dikeluhkan kerena tidak sedikit masyarakat yang sebelumnya masiuk desil 4 kini naik menjadi desil 5.
"Alasannya memang karena ada kenaikan grid. Misalkan masyarakat yang bisa kredit motor, maka dianggap sudah mampu dan status data desilnya juga ikut naik," ucapnya.
Perubahan desil dan pengetatan data ini cukup memberi pengaruh besar karena tidak sedikit masyarakat yang sebelumnya menerima bansos, kini dikategorikan sebagai bukan penerima.
Baca Juga: CELIOS: Kerugian Ekonomi Karhutla 2026 Bisa Tembus Rp123,1 Triliun
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengharapkan, persoalan ini menjadi perhatian instansi teknis untuk melakukan verifikasi data dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat secara real guna memastikan mereka tetap menerima atau tidak.
"Mungkin masalah ini tidak hanya terjadi di Pulang Pisau, karena itu pemerintah melalui dinas teknisnya bisa melakukan pendataan lagi untuk memastikan ketepatan data," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor