SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang selalu melekat di setiap laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kotim, setidaknya dalam 10 tahun terakhir, dinilai terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat.
Diketahui, SILPA APBD Kotim dalam satu dekade belakangan, antara lain pada 2015 sebesar Rp 218 Miliar lebih, 2016 sebesar Rp321 Miliar lebih,2017 sebesar Rp 374 Miliar lebih, kemudian tahun anggaran 2018 sebesar Rp 355Miliar lebih, 2019 sebesar Rp172 Miliar lebih, tahun anggaran 2020sebesar Rp 137 Miliar lebih, tahun anggaran 2021 sebesar Rp125 Miliar lebih, tahun anggaran 2022 sebesar Rp207 Miliar lebih, tahun anggaran 2023 sebesar Rp 234 Miliar lebih, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 247 Miliar lebih, dan terbaru tahun anggaran 2025 sebesar Rp 171,39 Miliar lebih.
Seorang pemerhati kebijakan publik Kotim Bambang Nugroho menilai, adanya SILPA memang tidak selalu berarti buruk. Namun lanjutnya, ketika nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, pemerintah harus mampu menjelaskan penyebabnya kepada publik.
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap bukan hanya persoalan administrasi. Di balik besarnya SILPA, ada program yang tertunda, proyek yang belum selesai, hingga pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal.
"Kalau program berjalan sesuai rencana, tentu anggaran akan terserap. Ketika masih banyak anggaran tersisa, berarti ada yang perlu dibenahi, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya," ujar Bambang.
Dikatakannya pula, evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya SILPA. Pemerintah juga harus mengurai penyebabnya di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, penyebab rendahnya serapan anggaran bisa berbeda-beda. Mulai dari perencanaan yang kurang matang, proses pengadaan yang lambat, hingga lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Baca Juga: Dewan masih ‘Penasaran’ dengan SILPA-APBD Kotim
Selain SiLPA, Bambang juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 77,28 persen dari target, kendati saat ini baru memasuki semester kedua tahun anggaran. Di sisi lain, realisasi retribusi daerah justru mencapai hampir sembilan kali lipat dari target.
Ia menilai, dua kondisi yang bertolak belakang itu menjadi sinyal bahwa penyusunan target pendapatan daerah masih perlu dibenahi.
"Kalau PAD banyak yang tidak tercapai, tetapi retribusi justru melonjak jauh dari target, berarti ada yang harus dievaluasi. Apakah targetnya sejak awal tidak dihitung secara akurat atau memang ada potensi yang selama ini belum dipetakan dengan baik," papar Bambang.
Ia pun menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan dilihat dari besarnya sisa anggaran pada akhir tahun, melainkan dari seberapa banyak program yang benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama