KUALA KURUN,radarsampitjawapos.com- Dalam beberapa pekan terakhir ini, juga terjadi antrean panjang kendaraan roda dua maupun empat, untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kuala Kurun.
"Panjangnya antrean panjang dikarenakan adanya pembatasan stok dan jeda pengiriman BBM," ucap Staf Administrasi atau Person In Charge (PIC) SBPU Kuala Kurun, Andrian, Jumat (8/5).
Dipaparkan, sebelumnya dari SBPU Kuala Kurun memesan BBM yakni 10 ribu liter dan itu dikirim juga sebanyak yang dipesan. Namun sekarang ini, ketika memesan BBM sebanyak 10 ribu liter, tetapi yang datang hanya lima ribu liter saja.
Baca Juga: Kuota BBM Se Kalteng Ditambah 15-20 Persen
"Itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian BBM di Kota Kuala Kurun," sebutnya.
Selain itu lanjut Andrian, terjadinya jeda pengiriman BBM. Misalnya, di hari Senin BBM datang tetapi pada hari Selasa BBM kosong kembali, karena tidak adanya pengiriman BBM di hari itu.
Kemudian, ketika memesan pertalite dan pertamax, namun yang dikirim hari itu hanya pertalite. Hal ini membuat penumpukan pembeli pada satu waktu.
"Kalau BBM kosong, maka masyarakat tidak dapat mengisi BBM, dan pasti akan ikut mengantre di hari berikutnya. Inilah yang membuat antrean panjang di SPBU Kuala Kurun," bebernya.
Dia berharap, ada regulasi dari pemerintah seperti surat edaran resmi terkait pembatasan pembelian agar tidak segelintir orang saja yang mendapatkan BBM di SPBU Kuala Kurun.
"Perlu juga sinergi pemerintah daerah, kepolisian dan pihak terkait lainnya, untuk menjaga pasokan BBM tersalurkan dengan baik kepada masyarakat," harapnya.
Sementara itu, salah satu warga Kurniawan (40) mengakui, harus rela antre selama 30 menit hingga satu jam untuk mendapatkan BBM. Apalagi sejak pagi, kendaraan roda empat maupun dua sudah antre panjang untuk bergantian mengisi BBM.
"Kemarin saya harus antre selama 30 menit untuk membeli pertamax sepeda motor saya. Pernah juga antre sampai satu jam,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha menilai persoalan antrean panjang BBM ini sejatinya bisa diselesaikan dengan langkah sederhana, tetapi asalkan ada komitmen dari pihak pengelola SPBU.
"Menurut saya, pemilik SPBU dapat memerintahkan pengawas atau karyawan menjalankan aturan yang diinginkan masyarakat. Salah satunya pemisahan antrean pelangsir dan masyarakat umum," imbuhnya.
Dia menilai, persoalan antrean BBM ini tidak semata disebabkan keterbatasan pasokan maupun jeda pengiriman, tapi juga dipicu oleh ketidakstabilan harga di lapangan.
"Dengan adanya kepastian harga yang dikontrol secara ketat, potensi penimbunan dan spekulasi diyakini bisa ditekan, sehingga distribusi menjadi lebih lancar dan antrean perlahan terurai," pungkas Binartha. (arm/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama