Peringatan Hari Buruh Internasional atau may Day di Kalteng yang berjalan tanpa gejolak pada 1 Mei lalu, nampaknya masih menyisakan sikap kritis dari kalangan mahasiswa. Menamakan Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, mereka menggelar demonstrasi di dekat Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/5).
-------------------------------
Dengan dikawal aparat kepolisian, aksi demonstrasi damai itu tepatnya digelar di Jalan G Obos samping Kantor Gubernur Kalteng, sejak pagi hingga siang hari. Para demonstran yang digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) itu, menyampaian orasi, membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan, sembari membakar sebuah ban mobil.
Kendati sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan, atas pembakaran ban, mereka kukuh menyampaikan keprihatinan atas kondisi buruh di Kalteng, khususnya di sektor informal.
Hal utama yang diutarakan yakni meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh, jaminan sosial hingga jaminan hukum. Menurut mereka, masih banyak buruh/pekerja informal tak terlindungi. Dari hasil kajian mereka, yakni terutama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan, Palangka Raya hingga Barito Timur.
“Kami menyoroti kesejahteraan buruh informal, tanpa jaminan sosial. Seperti buruh serabutan, baik buruh sawit, buruh tambang hingga kuli bangunan. Tidak ada kepastian hukum, jaminan sosial. Baik di Seruyan, Kotim, Palangka Raya hingga Bartim," ujar Presiden BEM UPR, Jales Veva Jaya Mahe, yang juga koordinator lapangan, dalam orasinya itu.
Baca Juga: Utamakan Perlindungan Buruh, Kesejahteraan jadi Prioritas
Pihaknya pun mendesak pemerintah menetapkan upah minimum bagi buruh informal. Termasuk memberikan kepastian jaminan sosial berupa BPJS. Mereka menilai, selama ini tidak bisa dipungkiri, perhatian pemerintah terhadap buruh informal masih belum layak.
“Kami sampaikan, perhatian pemerintah masih kurang terhadap buruh. Kami soroti bukan hanya buruh sawit atau pertanian, tapi juga tukang angkat barang, badut, mereka orang yang punya jasa tapi tidak punya alat produksi,” papar Jales.
Pihaknya juga menegaskan, bakal menggelar aksi demonstrasi lanjutan apabila tuntutan mereka tersebut, tidak ada tindaklanjut dari pemerintah.
Menanggapi aksi penyampaian pendapat itu, Pemprov Kalteng menurunkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Darliansjah. Dirinya merespon, bahwa aspirasi tersebut akan diperjuangkan, terutama terkait keluhan para buruh terhadap jaminan sosial hingga kesejahteraan dan kepastian hukum.
Dikatakanya, aksi damai ini sebagai salah satu bentuk penerapan falsafah Huma Betang, agar kemajuan Kalteng semakin lebih baik.
"Soal gajih, kemiskinan dan ketimpangan. Kami akan tindaklanjuti," tandasnya.
Turut mendapati para demonstran, yakni Wakil Ketua DPRD Kalteng Djunaidi. Ia secara lugas menyampaikan dan menyambut baik semua aspirasi yang disampaikan kalangan terdidik tersebut.
Baca Juga: May Day Tanpa Aksi, Rangkul Pekerja dengan Bakti Kesehatan dan Sosial
Dirinya berkomitmen apa yang telah disampaikan akan jadi catatan di DPRD. Apalagi lanjutnya, pada kondisi saat ini, terkait buruh banyak yang harus dikupas, mengingat banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan karyawan.
"Pemerintah provinsi harus hadir. Jangan sampai mahasiswa ketika esok keluar dan lulus, jadi pengangguran.Kita akan mendukung aspirasi ini," pungkas Djunaidi.(*/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama