SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) turut merasakan dampak pemangkasan anggaran tahun 2026 ini. Pagu anggaran yang semula mencapai Rp696.627.923.570 dipangkas sebesar Rp90.995.340.700.
Pemangkasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menata ulang belanja negara, yang berimbas pada alokasi transfer dan program daerah. Kondisi ini membuat sejumlah program pendidikan di daerah harus disesuaikan agar tetap berjalan.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim Yolanda Lonita Fenisia mengatakan, pengurangan anggaran tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi beberapa kegiatan, khususnya yang bersumber dari APBD.
“Pengaruhnya tentu ada, terutama pada ruang gerak pelaksanaan program. Namun kami tetap berupaya agar program prioritas, khususnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, tetap berjalan,” ujarnya.
Yolanda menegaskan, salah satu strategi yang ditempuh Disdik Kotim adalah memaksimalkan program revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras) yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat. Program ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Saat ini, Disdik Kotim telah mengusulkan revitalisasi sarpras untuk 69 sekolah jenjang SD dan 20 sekolah jenjang SMP yang tersebar di wilayah Kotim. Termasuk sekolah-sekolah yang dinilai mengalami kerusakan bangunan, keterbatasan ruang belajar, hingga fasilitas penunjang yang tidak lagi layak.
“Usulan ini sudah kami sampaikan ke kementerian sejak Desember 2025 hingga Januari 2026, dan sekarang masih dalam tahap verifikasi data,” jelasnya.
Ia mengakui, apabila usulan tersebut tidak seluruhnya disetujui, maka sejumlah sekolah berpotensi harus menunda perbaikan bangunan, rehabilitasi ruang kelas, maupun peningkatan fasilitas pendukung proses belajar mengajar.
“Karena itu kami berharap hasil verifikasi dari kementerian bisa mengakomodasi kebutuhan sekolah-sekolah yang kondisinya memang mendesak,” ujar Yolanda.
Menurutnya, keberlanjutan program revitalisasi sarpras sangat penting untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung aman dan nyaman, sekaligus mencegah penurunan mutu pendidikan akibat keterbatasan infrastruktur.
“Untuk hasilnya, saat ini masih kami tunggu dan nantinya akan disampaikan oleh pihak kementerian,” pungkasnya. (hgn/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama