SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Evaluasi akhir tahun 2025 jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah digelar, Selasa (30/12). Isinya, masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan pada tahun 2026.
Namun, diantara banyaknya sektor yang dievaluasi, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat masih ada persoalan klasik yang sulit diatasi secara signifikan. “Pola yang sama terus berulang, masalah lama dipetakan, solusi dicatat, tetapi dampak nyata di lapangan belum terasa signifikan,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, yang juga turut menghadiri paparan evaluasi tersebut di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu.
Dikatakannya, evaluasi Januari–Desember 2025 sejatinya sudah cukup untuk menunjukkan titik-titik lemah pemerintahan daerah. Persoalannya, kata dia, masalah yang sama kerap muncul setiap tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas.
“Setiap akhir tahun kita evaluasi, tapi yang menjadi catatan, kelemahan itu sering kembali muncul di tahun berikutnya. Artinya, perbaikannya belum maksimal,” ujar Rudianur.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah laporan Polres Kotim terkait angka kecelakaan lalu lintas dan peredaran narkoba. Meski data mencatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Rudianur menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
“Di atas kertas memang turun, ada yang 13 persen, ada yang sekian persen. Tapi kalau kita lihat di lapangan, kecelakaan masih sering terjadi, pelaku peredaran narkoba masih mudah ditemui. Jadi jangan hanya puas dengan laporan angka,” paparnya.
Rudianur mengingatkan, catatan penurunan kasus itu tidak boleh membuat semua pihak terlena, apalagi jika tidak diikuti perubahan signifikan di lapangan. Dicontohkannya, seperti persoalan kecelakaan lalu lintas, bukan semata urusan penindakan kepolisian, tetapi juga kegagalan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang aman.
“Banyak jalan gelap tanpa penerangan, berlubang, sempit, dan minim rambu lalu lintas. Selama ini persoalan infrastruktur selalu disebut, tapi penyelesaiannya lambat. Ini yang berkontribusi besar terhadap kecelakaan,” urainya.
Selain itu Rudianur juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan merata. Hingga akhir 2025, masih ada desa dan kecamatan yang belum membentuk atau mengoperasikan koperasi tersebut secara optimal.
“Program ini sudah sering digaungkan, tapi faktanya belum semua wilayah menjalankan. Jangan sampai koperasi hanya jadi laporan program, bukan penggerak ekonomi desa secara nyata,” imbuhnya.
Rudianur juga menilai, pemaparan evaluasi masih terkesan normatif dan kurang detail dibandingkan laporan dari jajaran TNI dan Polri. “Jika Pemkab membuka data secara lebih transparan, kemungkinan besar masih banyak catatan krusial yang perlu dikritisi bersama,”cetusnya.
“Kalau Pemkab melaporkan sedetail TNI-Polri, mungkin kita akan melihat lebih jelas di mana titik lemahnya. Selama ini kesannya masih umum dan aman,” sindirnya lagi.
Terkait isu efisiensi dan potensi pemangkasan anggaran pada 2026, Rudianur mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terus berlindung di balik keterbatasan APBD maupun APBN. Ia menilai kontribusi dunia usaha di Kotim masih jauh dari optimal.
“Banyak perusahaan besar beroperasi di Kotim, tapi kontribusinya ke pembangunan daerah belum terasa sebanding. Jangan sampai sumber daya diambil, tapi tanggung jawab sosialnya minim. Ini soal kemauan dan keberanian berkomunikasi,” pungkas Rudianur.
Ia menambahkan, jangan sampai evaluasi hanya akan menjadi catatan berulang yang tak pernah benar-benar menyelesaikan masalah di lapangan.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama