PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, mendorong program pendidikan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dipersiapkan dengan baik, supaya secepatnya dioperasionalkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menerangkan, Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan gratis dari Presiden RI yang diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang dikategorikan miskin.
"Tahun ini programnya sudah dimulai, kementerian sedang koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk Kalteng untuk percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini," katanya, Selasa (15/4) saat kunjungan ke Palangka Raya.
Dipaparkan, program yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah ini sudah mendapat banyak usulan dari pemerintah daerah Se Indonesia. Tercatat hingga saat ini sudah ada sekitar 300 usulan dari provinsi, kabupaten dan kota terasuk empat daerah di Kalteng, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan.
"Tapi yang empat ini harus berproses dulu sama seperti daerah lain di Indonesia, makanya kita koordinasikan dengan pemerintah daerahnya untuk kesiapan, verifikasi dan lain sebagainya," ucap Gus Ipul.
Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat ini berupa satu bangunan gedung seperti asrama yang menampung sekitar 1000 murid, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk sarana prasarana pendukung untuk olahraga, hingga perumahan guru.
Terkait hal tersebut dia mengingatkan seluruh pemerintah daerah, khususnya di Kalteng untuk memerhatikan kesiapan lahan lokasi pembangunan sekolah yang memenuhi kriteria sesuai dengan arahan Presiden.
"Sebaiknya lahannya itu menurut Pak Presiden, di atas 10 hektare. Kalaupun tidak seluas itu, ya paling tidak 5-10 hektare. Sehingga ini nantinya akan menjadi pedoman pembangunan berdasarkan gambar dan desain yang sudah dipersiapkan," terang Gus Ipul.
Lebih lanjut dia menegaskan, biaya Sekolah Rakyat ini akan ditanggung anggaran negara, mulai dari pembangunan, pengadaan seragam siswa, alat-alat belajar, hingga untuk keperluan makanan."Kalau alokasi kira-kiranya (anggaran) sudah ada, namun inikan bisa berubah-ubah makanya masih dibahas. Tapi yang pasti ini akan sepenuhnya tanggungan APBN," tegas Gus Ipul.
Kendati demikian tegasnya, pemerintah daerah tetap berperan penting untuk penyediaan lokasi, tenaga pendidik, dan rekrutmen siswa.
"Kalau untuk SMA nanti koordinasi dengan gubernur, demikian juga untuk SD dan SMP nanti sesuai kewenangannya, yang pasti kami dorong ini bisa secepatnya terlaksana," pungkas menteri sosial. (sho/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama