Penetapan fatwa haram rokok elektrik atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat pelaku usaha dan komunitas penggunanya di Kalimantan Tengah (Kalteng) gelisah. Mereka pun bersuara, agar mendapatkan rasa keadilan dari para penentu kebijakan di negeri ini.
----------------------------
Di balik keputusan lembaga ulama yang menyoroti aspek kesehatan, lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan narkotika itu, muncul kekhawatiran terhadap nasib usaha dan aktivitas ekonomi yang selama ini tumbuh di sektor rokok elektrik.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut tak hanya menyasar pengguna. Aktivitas produksi hingga perdagangan vape juga masuk dalam cakupan ketentuan. Bahkan, MUI merekomendasikan Presiden dan DPR RI menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik beserta sanksinya.
Bagi sebagian pelaku usaha, keputusan cukup mengejutkan. Sebab, bisnis vape selama ini bukan sekadar aktivitas jual beli produk. Di dalamnya terdapat rantai usaha yang melibatkan distributor, pemilik toko, pekerja ritel, hingga mitra dagang.
Salah satu pemilik toko sekaligus distributor sejumlah merek vape di Palangka Raya, Dede Sanjaya Haliem, mengaku terkejut dengan cakupan fatwa tersebut. Terlebih, ketentuan yang ditetapkan tidak hanya menyentuh konsumen, tetapi juga aktivitas perdagangan.
Baca Juga: Tak Cuma Mengisap, Produksi hingga Jualan Juga Haram? Inilah Isi Lengkap Fatwa MUI Vape Haram
"Sebagai pelaku usaha, kami tentu menghormati otoritas keagamaan MUI. Namun, di sisi lain, ada banyak pekerja, mitra ritel, dan distributor lokal yang menggantungkan hidup dari usaha ini,"ungkapnya, Rabu (11/11).
Dede mengaku menghormati keputusan MUI sebagai otoritas keagamaan. Namun, dia berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan nasib para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Dia menjelaskan, produk yang selama ini didistribusikannya merupakan produk resmi, dilengkapi pita cukai, serta berada dalam pengawasan ketentuan yang berlaku. Karena itu, Dede berharap ada pembedaan antara perdagangan legal dan penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas yang melanggar hukum.
Dede berpendapat, persoalan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika cair memang perlu mendapat perhatian serius. Namun, penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai harus tetap dibedakan dengan pelaku usaha yang menjalankan perdagangan secara legal.
"Jika kekhawatirannya adalah penyalahgunaan narkotika cair, kami dari pihak toko dan distributor sangat mendukung aparat menindak tegas oknum tersebut. Namun, jika perdagangan legal ikut dilarang total tanpa solusi transisi, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan sangat terasa," paparnya.
Kekhawatiran serupa turut dirasakan pengguna aktif Vape. Perwakilan Komunitas Vape Palangka Raya, Jean Steve, menilai fatwa tersebut perlu disikapi secara bijak. Menurutnya, masyarakat perlu melihat persoalan rokok elektrik secara menyeluruh, termasuk aktivitas komunitas dan latar belakang para penggunanya.
Jean menegaskan, komunitas vape tidak mendukung penggunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika maupun zat terlarang lainnya. Menurutnya, edukasi mengenai penggunaan produk resmi dan pencegahan penyalahgunaan, juga menjadi perhatian komunitas.
"Kami di komunitas selalu mengedukasi anggota agar menggunakan produk yang jelas, resmi, dan tidak menyentuh barang-barang ilegal. Jadi, soal pencegahan penyalahgunaan narkotika, kami sepakat penuh," tegasnya.
Jean berharap pengguna vape tidak langsung mendapat stigma negatif akibat adanya kasus penyalahgunaan perangkat tersebut. Sebab, sebagian anggota komunitas merupakan perokok dewasa yang beralih menggunakan rokok elektrik sebagai alternatif dari rokok konvensional.
Dia menilai, keberadaan komunitas juga dapat menjadi ruang edukasi bagi pengguna agar lebih memahami produk yang digunakan dan tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal.
Dialog antara pemerintah, pelaku industri, komunitas pengguna, serta pakar kesehatan dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pelarangan. Tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan, penegakan hukum, dan dampak ekonomi.
“Sebagian besar teman-teman di komunitas adalah perokok dewasa yang mencari alternatif dengan risiko yang mereka nilai lebih terukur. Kami berharap sebelum ada regulasi resmi dari pemerintah atau DPR, ada ruang dialog yang melibatkan pelaku industri, komunitas, dan pakar kesehatan agar kebijakannya nanti tetap adil dan tepat sasaran," pungkas Jean.(daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama