Diperjuangkan Sejak 2021, Pertama di Lamandau
Pekebun sawit di Kabupaten Lamandau akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen pekebun dan perusahaan perkebunan sawit, dalam mengelola kebun secara bertanggung jawab, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
-----------------------------------------------------------
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Tiryan Kuderon, mengapresiasi pencapaian ini. "Akhirnya pecah telor, ada pekebun di Lamandau yang mendapat RSPO dan ISPO, meskipun agak terlambat dibanding daerah lain. Dunia usaha tahun ini harus sudah ISPO semua. Untuk pekebun mandiri, perpanjangan diberikan hingga tiga tahun," ujarnya.
Tiryan menekankan bahwa sertifikat ini bukan sekadar kertas, tetapi bermanfaat bagi pekebun untuk menjual hasil kebunnya agar diterima di pasar internasional, sekaligus menepis kampanye negatif terhadap sawit yang bisa menurunkan harga.
Sabtu (22/11), ratusan pekebun sawit di Kecamatan Sematu Jaya menerima insentif kredit RSPO. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan seremonial penyerahan sertifikat RSPO dan ISPO pertama di Lamandau.
Ketua BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi, menjelaskan perjalanan panjang sertifikasi RSPO dan ISPO. Program ini dimulai dengan deklarasi pada Agustus 2021, disaksikan pendamping dari PT SSMS, BPD, dan tokoh masyarakat. BUMDes kemudian mendapatkan sertifikat badan hukum pada Desember 2021.
Selanjutnya, BUMDes merekrut anggota, memenuhi persyaratan RSPO (P&C), dan menjadi anggota resmi RSPO pada Januari 2023, menjadikannya organisasi pekebun pertama di Lamandau yang memperoleh keanggotaan tersebut. Audit pertama dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari dengan 126 pekebun dari lima kelompok tani, mencakup luas 537 hektar.
"Alhamdulillah lolos dan mendapatkan sertifikat RSPO, menjadikan kami pekebun RSPO pertama di Lamandau," kata Choirul.
Pada 2024, BUMDes berhasil melakukan book & claim palm trace senilai Rp 760 juta, dengan setiap pekebun memperoleh kredit Rp 500 ribu per hektar. Audit penilaian kedua di tahun yang sama memperluas jumlah pekebun menjadi 455 orang dari tiga desa dengan total luas 1.500 hektar. Tahun ini, audit ASA-2 menambah Desa Wonorejo, sehingga jumlah pekebun menjadi 506 dengan luas 1.997 hektar.
Selain RSPO, pada 2025 BUMDes juga berhasil mensertifikasi 370 pekebun seluas 1.073,79 hektar untuk ISPO pertama di Lamandau. Dalam sistem perdagangan PRISMA RSPO, total book & claim mencapai Rp 1,22 miliar, dengan anggota menerima Rp 493,63 juta atau Rp 300 ribu per hektar. Kontribusi PAD sebesar Rp 22,18 juta disalurkan ke tiga desa, yakni Mekar Mulya, Purwareja, dan Bina Bhakti.
Program CSR juga berjalan, termasuk bantuan untuk warga dan siswa tiga desa sebesar Rp 11,09 juta serta alokasi Rp 21 juta untuk konservasi Pulau Salat dan hutan desa, sebagai bagian dari komitmen terhadap ekosistem berkelanjutan.
"Keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan pekebun dalam memastikan produksi minyak sawit tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar," ujar Choirul.
Ia menambahkan, berdasarkan Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang ISPO, pekebun dapat mengakses dana bantuan, termasuk dari APBD, untuk mendukung sertifikasi. "Audit sertifikasi membutuhkan biaya tidak sedikit, puluhan hingga ratusan juta. Kami berharap ada dukungan finansial dari daerah melalui skema pembiayaan yang tidak mengikat," pungkasnya. (mex/yit)
Editor : Agus Jaka Purnama