JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah, dengan mendistribusikan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan ke luar Pulau Jawa.
IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan baru dengan konsep kota hijau yang modern, mengedepankan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat.
Tahap kedua pembangunan IKN telah dijadwalkan untuk periode 2025-2029, mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut.
Laura, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk menyediakan fasilitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan menciptakan kota berwawasan lingkungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
”Visi pembangunan ini adalah menciptakan Indonesia yang lebih kompetitif sekaligus mewujudkan kesetaraan sosial di berbagai wilayah," ujar Laura.
Ia menambahkan bahwa IKN akan memiliki ruang terbuka hijau yang luas, sehingga dapat menjadi model transformasi berkelanjutan di Indonesia.
Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, IKN juga diharapkan mampu menjadi katalis pemerataan ekonomi.
Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Hal senada disampaikan Buchari, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang menilai bahwa proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan di luar Pulau Jawa.
"Langkah ini membuktikan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan mulai menyentuh berbagai pelosok Indonesia," ujar Buchari.
Dengan infrastruktur modern dan pendekatan ramah lingkungan, IKN diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyelesaian proyek ini.
”Targetnya adalah dalam empat hingga lima tahun ke depan, IKN dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan yang baru. Presiden Prabowo ingin memastikan proses ini berjalan dengan lancar,” jelas AHY.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan fasilitas vital seperti gedung legislatif, yudikatif, dan sarana pendukung lainnya, termasuk perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang akan menetap di IKN.
Menurutnya, langkah ini akan memastikan operasional IKN dapat dimulai dengan optimal dalam waktu dekat. (*)
Editor : Gunawan.