Pemkab Sampaikan Perkembangan Putusan PTUN Sengketa Pilkades Pematang Limau

KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mulai mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pilkades 2027. Evaluasi tersebut dilakukan menyusul munculnya sengketa Pilkades Pematang Limau yang telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya.

Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah (Setda) Seruyan Yudiansyah mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak 2026 merupakan pengalaman pertama bagi Kabupaten Seruyan. Karena itu, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tahapan pelaksanaannya.

“Karena ini pertama kali kita laksanakan, tentu ada ruang-ruang kosong yang mungkin menimbulkan permasalahan. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk pelaksanaan Pilkades 2027,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Diskominfosandi Seruyan, Senin (9/11).

Menurut Yudiansyah, Pemkab Seruyan menghormati putusan PTUN sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Pemerintah daerah juga menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia memastikan pelayanan pemerintahan di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal meskipun terdapat persoalan hukum terkait hasil Pilkades.

“Kami akan memastikan pelayanan pemerintahan di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal. Kepentingan masyarakat tidak boleh terganggu oleh persoalan hukum yang terjadi,” tegasnya.

Yudiansyah menambahkan, kehati-hatian akan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Pilkades berikutnya. Sejumlah ketentuan dalam regulasi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan dan kondisi daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Seruyan Rusdi Hidayat mengatakan, secara regulasi pelaksanaan Pilkades telah didukung perangkat hukum yang lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati hingga keputusan bupati.

Namun, kelengkapan regulasi tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat pemilihan secara maksimal.