
KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Keterbatasan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal masih menjadi kendala dalam pengelolaan angkutan umum di daerah. Hal ini disampaikan Bupati Seruyan Ahmad Selanaorwanda saat menghadiri Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan SDM Transportasi di Jakarta, Kamis (9/4).
Dalam forum tersebut, sejumlah pemerintah daerah mengakui belum mampu mendukung layanan angkutan umum secara maksimal. Keterbatasan fiskal menjadi alasan utama, sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama, terutama dalam pengelolaan angkutan umum di daerah,” kata Wanda, sapaan akrab Bupati Seruyan.
Wanda menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. Aparatur pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus memiliki jiwa kewirausahaan.
“Pengelolaan angkutan umum jangan hanya dipandang sebagai beban sosial. Ini adalah kewajiban pelayanan publik yang juga bisa memberi nilai tambah jika dikelola dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga kualitas SDM yang menjalankannya. Dalam perencanaan kebutuhan ASN 2025–2029, pemerintah tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Meski demikian, sektor transportasi, energi, dan infrastruktur tetap mendapat perhatian sebagai penopang pembangunan dan investasi daerah. “Semua kebijakan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wanda. (rdw/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





