SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Anggaran Pokok-pokok pikiran (pokir) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Sorotan bahkan dilontarkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, terkait mekanismenya, apakah benar-benar untuk kebutuhan rakyat atau justru membuka ruang kepentingan politik semata.
Ditegaskannya, pokir harus berbasis pada permasalahan riil masyarakat, bukan sekadar usulan tanpa dasar.
“Saya berharap pokir yang diusulkan benar-benar berbasis pada kebutuhan dan permasalahan riil di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya, mengawali Musrenbang tersebut, Kamis (26/3).
Halikinnor juga mengingatkan, setiap usulan harus jelas lokasi, manfaat, dan kelompok sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan agar pengucuran anggaran itu tidak minim dampak bagi masyarakat.
Sementara itu, seorang pengamat kebijakan publik di Kotim Agung Adisetiyono turut menyoroti hal tersebut. Menurutnya pada praktik di lapangan, penyaluran pokir dinilai masih berada di wilayah abu-abu. Selain menjadi jalur resmi penyerapan aspirasi, mekanisme ini juga memiliki pengaruh besar dalam penganggaran sehingga rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Lemahnya transparansi membuat pokir berpotensi bergeser menjadi “titipan program. Kalau tidak transparan, publik tidak tahu apakah itu aspirasi atau untuk kepentingan,” ujarnya.
Agung juga menyoroti indikasi praktik “bancakan”, termasuk pengalihan anggaran pokir ke skema hibah barang dan jasa, dengan penerima yang diduganya memiliki kedekatan dengan oknum tertentu.
Kondisi ini lanjutnya, dinilai semakin riskan di tengah keterbatasan anggaran, di mana setiap usulan pokir berpeluang menentukan prioritas pembangunan.
“Jika tidak berbasis kebutuhan nyata, program berisiko tidak tepat sasaran dan hanya mengulang pola lama. Karena itu, Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi momentum memastikan pokir tidak sekadar kuat secara politik, tetapi juga relevan bagi kebutuhan masyarakat,” pungkas Agung. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama