JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak pada pengurangan anggaran maupun program pendidikan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), menanggapi isu yang berkembang bahwa MBG menyedot anggaran pendidikan hingga membuat sekolah terbengkalai dan kesejahteraan guru terabaikan.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujarnya.
Anggaran Disepakati Bersama DPR
Teddy menegaskan, program MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak pendidikan usia dini hingga tingkat menengah atas. Proses penganggarannya pun telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah dan DPR, termasuk melalui Badan Anggaran DPR.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan.
“Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” katanya.
Program Pendidikan Tetap Berjalan
Sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar disebut tetap dilanjutkan. Pemerintah juga meluncurkan Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan formal.
Menanggapi isu sekolah terbengkalai, Teddy menyebut hal tersebut sebagai tantangan lama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan. Namun, pemerintah pusat tetap melakukan percepatan perbaikan sarana.
“Di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi, dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.
Insentif dan Tunjangan Guru Naik
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah disebut justru meningkatkan perhatian. Insentif guru honorer daerah yang sebelumnya Rp200 ribu naik menjadi Rp400 ribu. Sementara tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Kini, mekanisme penyaluran tunjangan juga dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan, tanpa melalui transfer ke pemerintah daerah.
Menanggapi sorotan terkait alokasi anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dalam APBN 2026, Teddy kembali menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN.
“Tidak ada satu pun program pendidikan yang dihentikan akibat implementasi MBG,” pungkasnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko