Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari Sidang Kasus di Pascasarjana UPR, Pihak Penerbit SPM dan SP2D Diminta Diperiksa 

Dodi Abdul Qadir
Penulis: Dodi Abdul Qadir❯
Terdakwa Prof. Yetrie Ludang usai menghadiri persidangan, di  Pengadilan Tipikor, Palangka Raya, Rabu (9/9).(dodi/radarsampit_
Terdakwa Prof. Yetrie Ludang usai menghadiri persidangan, di Pengadilan Tipikor, Palangka Raya, Rabu (9/9).(dodi/radarsampit)

Advertisement

PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com- Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana operasional Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2019–2022 kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Rabu (9/9).

Dalam sidang yang masih memasuki tahap pemeriksaan saksi tersebut, penasihat hukum terdakwa Prof. Yetrie Ludang menyoroti pembagian kewenangan dalam pengelolaan hingga pencairan anggaran.

Penasihat hukum Yetrie, Ari Yunus, menilai pembagian tugas antara Direktur Program Pascasarjana dan pejabat yang memiliki kewenangan di bidang perbendaharaan perlu diperjelas dalam persidangan.

Advertisement

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi, Direktur Pascasarjana lebih bertanggung jawab terhadap bidang akademik. Sedangkan urusan pertanggungjawaban keuangan berada pada pejabat yang memiliki kewenangan dalam perbendaharaan.

“Saksi menyampaikan bahwa Ibu Yetrie punya kedudukan sebagai Direktur Pascasarjana. Direktur Pascasarjana ini adalah orang yang bertanggung jawab secara akademis,” kata Ari seusai persidangan.

Advertisement

Tak hanya soal pembagian kewenangan, mekanisme pencairan anggaran juga menjadi sorotannya. Termasuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Ari menyebutkan, dalam persidangan muncul nama pihak yang disebut memiliki kewenangan berkaitan dengan penerbitan SPM. Namun, pihak tersebut menurutnya belum tercantum dalam surat dakwaan maupun daftar saksi yang telah diperiksa.

“Disebutkan tadi nama Bapak Dapo atau Tahasak yang tidak ada di dalam dakwaan maupun terhadap saksi. Kita minta kepada majelis untuk juga diperiksa, untuk didengarkan keterangannya,” imbuh Ari.

Menurutnya, pemeriksaan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan anggaran penting dilakukan. Hal itu dinilai dapat membantu majelis hakim melihat rangkaian pengelolaan keuangan secara lebih utuh.

“Karena dialah yang punya tongkat atau tuas untuk uang itu bisa keluar atau SP2D itu bisa keluar,” cetus Ari.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sengketa Jabatan Berakhir, Rektor UPR Kembalikan Posisi Tiga Dosen FEB

Sengketa Jabatan Berakhir, Rektor UPR Kembalikan Posisi Tiga Dosen FEB

Polemik pemberhentian tiga dosen dari jabatan struktural di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR) akhirnya usai

Penyelidikan Terbakarnya Dua Gedung Kantor di Palangka Raya, Hindari Spekulasi Berkembang di Publik

Penyelidikan Terbakarnya Dua Gedung Kantor di Palangka Raya, Hindari Spekulasi Berkembang di Publik

Penyelidikan terhadap Terbakarnya Dua Gedung Kantor yakni di UPR dan di komplek kantaor Gubernur menghindari Spekulasi Berkembang di Publik

Gedung Eks SGO UPR Ludes Terbakar, Diduga Sengaja Dibakar OTK

Gedung Eks SGO UPR Ludes Terbakar, Diduga Sengaja Dibakar OTK

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Palangka Raya Alfrianto mengatakan, laporan kebakaran diteri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer