41 Hotspot Terdeteksi dalam 24 Jam, Risiko Karhutla Kotim Masih Tinggi

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam 24 jam terakhir, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 41 hotspot atau titik panas tersebar di enam kecamatan, sementara kondisi cuaca masih mendukung terjadinya kebakaran.

Berdasarkan pembaruan rekapitulasi hotspot BMKG yang diakses pada Sabtu (1/8) pukul 07.00 WIB, titik panas tersebar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Telawang, Parenggean, Seranau, dan Teluk Sampit.

“Sebaran terbanyak berada di Mentaya Hilir Utara dengan 16 hotspot, disusul Mentawa Baru Ketapang sebanyak 12 hotspot dan Telawang sebanyak 8 hotspot,” jelas Kepala BMKG Stasium Meterorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga: Tragedi Tewaskan Ibu dan Anak, Kasus Kecelakaan di Cempaga Dihentikan

Di Mentaya Hilir Utara, hotspot terdeteksi di Desa Bagendang Tengah dan Desa Natai Baru. Sementara di Mentawa Baru Ketapang, titik panas muncul di Kelurahan Ketapang dan Desa Eka Bahurui. Adapun Telawang seluruhnya berada di Desa Biru Maju.

Selain itu, BMKG juga mendeteksi dua hotspot di Kecamatan Parenggean tepatnya di Desa Kabau, satu hotspot di Kecamatan Seranau Desa Terantang, serta dua hotspot di Kecamatan Teluk Sampit yang berada di Desa Parebok dan Lampuyang.

Seluruh hotspot tersebut memiliki tingkat kepercayaan 8 dengan hasil pengamatan satelit SNPP dan NOAA20, sehingga berpotensi menunjukkan adanya sumber panas yang perlu diwaspadai di lapangan.

Situasi ini terjadi ketika Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur baru memasuki Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan  Tahun 2026 yang berlaku selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Baca Juga: Borok DW Terbongkar di Persidangan: Saksi Ngaku Jadi Korban, Tak Cuma Piutang Ratusan Juta, Ternyata Dipolisikan Pihak Lain Kasus Penipuan!

Penetapan status tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Kotawaringin Timur dan didasarkan pada sejumlah parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotim Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 2026–2029.

Tiga parameter utama yang menjadi dasar penetapan status meliputi frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan harian, tinggi muka air tanah selama tiga minggu terakhir, serta jumlah hotspot harian.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan peringatan dini dan prakiraan musim dari BMKG, hari tanpa hujan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), luas kebakaran di lahan gambut, meningkatnya kasus penyakit saluran pernapasan, hingga gangguan terhadap ketersediaan air bersih dan air pertanian.