Tokoh Masyarakat Minta Bupati jadi Penengah Polemik Ketua DPRD Kotim Versus Ormas

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Kotim memiliki kearifan lokal yang kuat, yakni falsafah Huma Betang yang seharusnya menjadi pijakan dalam menyikapi setiap perbedaan.

Menurut Riduan, dinamika yang terjadi saat ini merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Perbedaan pandangan, kritik, dan penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar.

Namun, ia menilai langkah pelaporan pidana bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan persoalan komunikasi atau kesalahpahaman. Masih ada ruang penyelesaian yang mestinya dilakukan

“Yang dibutuhkan sekarang adalah duduk bersama, bukan saling memperkeras sikap. Dialog adalah jalan terbaik. Kalau langsung dibawa ke ranah pidana, itu bukan menyelesaikan akar persoalan, justru bisa memperlebar jarak,” ujarnya.

Riduan menekankan perlunya pihak yang menjembatani agar komunikasi berjalan seimbang dan kondusif.

Ia mendorong Bupati Kotim bersama unsur pimpinan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan resmi antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat menyampaikan pandangan secara langsung dan terbuka.

“Harus ada yang menjadi penengah. Pemerintah daerah punya tanggung jawab moral untuk menjaga suasana tetap aman dan harmonis. Jangan sampai polemik ini berkembang liar di ruang publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menggambarkan hubungan antara Ketua DPRD dan ormas dalam perspektif kekeluargaan. Menurutnya, Ketua DPRD adalah representasi rakyat yang bisa dianalogikan sebagai seorang bapak, sementara ormas merupakan bagian dari rakyat itu sendiri.

“Anggap saja ini dinamika bapak dan anak. Seorang bapak tentu tidak ingin memusuhi anaknya, dan anak pun menyampaikan aspirasi kepada bapaknya. Kalau ada salah paham, selesaikan dengan komunikasi yang hangat dan terbuka,” katanya.

Riduan juga mengingatkan bahwa masyarakat Kotim hidup dalam nilai-nilai falsafah huma betang filosofi kehidupan masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Dalam satu rumah panjang, berbagai latar belakang dapat hidup rukun karena mengedepankan dialog dan saling menghormati.

“Dalam falsafah huma betang, perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah, melainkan untuk saling memahami. Kita diajarkan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, bukan dengan permusuhan,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama di media sosial. Stabilitas daerah, lanjutnya, adalah tanggung jawab bersama agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan baik.

Riduan berharap inisiatif dialog dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat. Dengan mengedepankan semangat huma betang dan pendekatan kekeluargaan, ia optimistis ketegangan dapat mereda dan hubungan antara lembaga legislatif serta elemen masyarakat tetap terjaga harmonis demi kemajuan Kotim. (ang/fm)