Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Keracunan Massal, Kotim Perkuat Pengawasan Pangan Ramadan

M
Penulis: M. Akbar❯
BPOM Palangka Raya melakukan sidak pangan di sejumlah toko di Kota Sampit, belum lama ini.  (Akbar/Radar Sampit)
BPOM Palangka Raya melakukan sidak pangan di sejumlah toko di Kota Sampit, belum lama ini. (Akbar/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat pengawasan keamanan pangan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, khususnya terhadap makanan dan minuman yang dijual masyarakat.


Advertisement

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar kejadian keracunan massal seperti yang terjadi pada tahun 2023 tidak kembali terulang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim, Umar Kaderi, mengatakan bahwa menjelang Ramadan jumlah pedagang takjil meningkat signifikan, sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi perhatian bersama lintas instansi.

“Setiap menjelang Ramadan memang banyak bermunculan penjual takjil. Untuk pengawasan makanan dan minuman, sebenarnya kewenangan utama ada pada Balai POM. Namun setiap tahun rutin dilakukan monitoring bersama antara BPOM, Dinkes, Disperindag, dan Satpol PP,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Advertisement

Menurut Umar, pengawasan biasanya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memastikan makanan yang dijual tidak kedaluwarsa dan tidak mengandung bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan keracunan.

“Biasanya BPOM turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan produk dengan izin edar yang sudah habis atau tidak layak konsumsi, maka akan langsung ditarik,” jelasnya.

Selain pengawasan di lapangan, Dinas Kesehatan Kotim juga secara rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha makanan melalui pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Advertisement

“Pelatihan keamanan pangan ini kami laksanakan secara rutin. Dalam satu periode kegiatan biasanya berlangsung dua hari dengan narasumber dari Dinkes, BPOM, dan Dinas Perindag. Setelah itu baru diberikan sertifikat PIRT sesuai jenis usaha yang dikelola,” ungkap Umar.

Ia menegaskan bahwa sertifikat PIRT tidak memiliki masa kedaluwarsa, namun makanan yang diproduksi tetap harus memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang beredar tetap dilakukan oleh BPOM.

“Kalau turun ke lapangan, BPOM pasti juga melibatkan kami dari Dinkes. Prinsipnya, semua pihak bersinergi agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman mengonsumsi makanan selama Ramadan,” pungkasnya. (ktr-2).

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kotim Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan

Pemkab Kotim Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan

Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat fasilitas dan jangkauan layanan kesehatan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan.

Pengusaha Alat Berat Tagih Pembayaran, Proyek Drainase Kementerian PU di Sampit Dilaporkan ke Polisi

Pengusaha Alat Berat Tagih Pembayaran, Proyek Drainase Kementerian PU di Sampit Dilaporkan ke Polisi

Proyek peningkatan drainase dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) di Kota Sampit,

Cegah Kebakaran dengan Pemeriksaan Rutin Instalasi Listrik

Cegah Kebakaran dengan Pemeriksaan Rutin Instalasi Listrik

Bupati Kotim Halikinnor memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Cristopel Mihing, Gang Idris Arsyad, Baamang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer