Ramai-Ramai Datangi DPRD Kotim, Ratusan Sopir Protes Pola Kerja yang Merugikan

Mereka menolak sistem kerja dengan pola kemitraan yang diterapkan perusahaan, karena dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kotim, perwakilan sopir, Mulyadi, menyebutkan, sebanyak 127 sopir menolak keras sistem tersebut.

Aturan baru itu justru menambah beban karena sopir harus membayar terlebih dahulu sebelum bisa mengambil Delivery Order (DO) atau surat pengiriman minyak sawit mentah (CPO).

”Kami para pekerja merasa dirugikan. Kalau tidak bisa bayar, kami tidak bisa bekerja. Kami menolak sistem kemitraan karena kami sudah puluhan tahun bekerja,” ujar Mulyadi.

Mulyadi menambahkan, polemik serupa pernah muncul dua tahun lalu namun sempat ditolak. Kini, kebijakan itu kembali diterapkan, bahkan menyebabkan beberapa sopir diblokir dari sistem kerja.

”Masalah ini sudah kami laporkan ke Disnakertrans Kotim, tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas. Makanya kami datang ke DPRD supaya bisa diselesaikan tuntas,” tegasnya.

Para sopir hanya meminta keadilan dan perlakuan sesuai aturan. Mereka berharap perusahaan memberikan gaji layak dan jaminan kesejahteraan tanpa memberlakukan aturan sepihak.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kotim Langkap menilai, ada indikasi perusahaan berupaya mengaburkan aturan hubungan kerja untuk menghindari kewajiban hukum.

”Ada upaya mengakali aturan agar perusahaan tidak terbebani. Kalau terbukti melanggar, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dia juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang kerap menandatangani kontrak tanpa memahami isi perjanjian.

”Harusnya jelas posisi kerja, gaji, dan hak-hak seperti BPJS dan pensiun. Nyatanya, masih ada sopir yang belum dapat uang pensiun,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto memastikan pihaknya sudah meminta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalteng turun langsung memeriksa persoalan ini.

”Hasil analisis disampaikan ke Disnakertrans Kotim paling lambat 14 hari kerja sejak kesimpulan rapat ditetapkan,” kata Dadang.

Dia berharap perusahaan dan sopir dapat menemukan solusi tanpa merugikan salah satu pihak.

”Perusahaan bisa berjalan karena ada sopir. Begitu juga sopir hidup dari kerja kerasnya di perusahaan. Harus saling menguntungkan,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Komisi III juga mengingatkan perusahaan untuk rutin melaksanakan tes narkoba bagi karyawan minimal enam bulan sekali serta menertibkan kendaraan operasional.

”Dari 200 kendaraan PT MDP, sekitar 50 masih non-KH. Jangan sampai beroperasi di Kotim tapi bayar pajaknya di luar,” tegas Dadang.

Anggota Komisi III lainnya, Sihol Parningotan Lumban Gaol, menegaskan agar selama proses mediasi berlangsung tidak ada sopir yang diberhentikan sepihak.

”Kami tekankan agar semua sopir tetap bisa bekerja. Jangan ada yang diblokir,” ujarnya.

Dia juga meminta Disnakertrans memastikan para sopir memperoleh hak kompensasi jika sampai terkena pemutusan hubungan kerja.

”Sesuai PP 26 Tahun 2025, pekerja berhak atas kompensasi sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan, di luar pesangon. Ini supaya pekerja ada safety sampai dia mendapatkan pekerjaan berikutnya,” tegasnya. (hgn/ign)