24.2 C
Sampit
Monday, March 27, 2023

Pemkab Gumas Koordinasikan Program Penurunan Kemiskinan Ekstrem

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Itu merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PK-BKKBN).

”Dari rakor tadi, disimpulkan data P3KE ini akan dibagikan dan digunakan untuk program penurunan kemiskinan ekstrem,” ucap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, melalui Staf Ahli Bupati pada bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yansiterson, Selasa (7/3).

Saat ini lanjutnya, data P3KE sudah dibagikan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk verifikasi dan validasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dibagikan ke Dinas Sosial untuk program penanggulangan kemiskinan, serta ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gumas dalam rangka keterkaitan dengan penerimaan bantuan.

Baca Juga :  MIRIS!!! Rakyat Kian Miskin selama Pandemi, Pejabat Semakin Kaya Raya, Ini Faktanya

”Nantinya setiap tiga bulan sekali akan disampaikan laporan ke Gubernur Kalteng terkait hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Yansiterson.

Ia melanjutkan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gumas ada sejumlah strategi atau kebijakan yang akan dilakukan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus, serta subsidi energi.

Kebijakan lainnya, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani.

Baca Juga :  Gelar Demo, Duta Jagal Tuntut Perlindungan Masyarakat Adat

”Kami juga akan melakukan upaya penurunan jumlah kantong kemiskinan dengan peningkatan konektivitas antar wilayah, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum,” pungkasnya. (arm/gus)

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Itu merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PK-BKKBN).

”Dari rakor tadi, disimpulkan data P3KE ini akan dibagikan dan digunakan untuk program penurunan kemiskinan ekstrem,” ucap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, melalui Staf Ahli Bupati pada bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yansiterson, Selasa (7/3).

Saat ini lanjutnya, data P3KE sudah dibagikan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk verifikasi dan validasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dibagikan ke Dinas Sosial untuk program penanggulangan kemiskinan, serta ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gumas dalam rangka keterkaitan dengan penerimaan bantuan.

Baca Juga :  Viral Tambang Emas di Gumas, Warga Usulkan WPR di Desa Sumur Mas

”Nantinya setiap tiga bulan sekali akan disampaikan laporan ke Gubernur Kalteng terkait hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Yansiterson.

Ia melanjutkan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gumas ada sejumlah strategi atau kebijakan yang akan dilakukan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus, serta subsidi energi.

Kebijakan lainnya, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani.

Baca Juga :  Jaksa Bebaskan Tersangka Penganiayaan

”Kami juga akan melakukan upaya penurunan jumlah kantong kemiskinan dengan peningkatan konektivitas antar wilayah, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum,” pungkasnya. (arm/gus)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/