PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memperkuat koordinasi lintas pemerintah dalam menangani kerusakan jalan di wilayahnya. Langkah ini dilakukan karena setiap ruas jalan memiliki kewenangan berbeda, baik milik kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto mengatakan, penanganan infrastruktur jalan harus disesuaikan dengan status kewenangannya. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat melakukan perbaikan secara langsung pada seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Menurut dia, untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, Pemkab Kotawaringin Barat akan berupaya melakukan perbaikan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Perbaikan tetap kami upayakan agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman untuk dilalui,” ujarnya.
Sementara itu, apabila kerusakan terjadi pada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya akan segera menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
Hal serupa juga dilakukan jika kerusakan terjadi pada jalan nasional. Pemerintah kabupaten akan melaporkan kondisi tersebut kepada pihak balai jalan di Palangka Raya sesuai kewenangannya.
“Untuk jalan nasional, kami akan menyampaikan laporan kepada pihak balai jalan di Palangka Raya agar segera mendapatkan penanganan,” kata Suyanto.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memaksimalkan fungsi koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar penanganan kerusakan jalan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap kondisi jalan di Kotawaringin Barat dapat terus membaik sehingga mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno