PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Sorotan terhadap pengelolaan Pelabuhan Panglima Utar mencuat menyusul kondisi fasilitas dan monumen yang dinilai kurang terawat. Pelabuhan yang merupakan aset nasional tersebut diketahui memberikan kontribusi bagi negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa kepelabuhanan.
Ahmad Subandi, cucu pejuang Pertempuran 14 Januari 1946, menilai besarnya kontribusi finansial pelabuhan tidak sebanding dengan kondisi penataan kawasan, termasuk monumen patung Panglima Utar yang menjadi simbol pelabuhan.
Menurutnya, monumen tersebut seharusnya dirawat dengan baik karena tidak hanya menjadi identitas pelabuhan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap pahlawan yang namanya digunakan sebagai ikon.
“Jangan hanya menumpang nama atas kebesaran Panglima Utar. Sangat tidak bijak jika kita melupakan perjuangan beliau yang dahulu mengusir penjajah. Apalagi nama besar beliau menjadi simbol yang juga berkaitan dengan pendapatan negara dan daerah. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain sebagai jalur transportasi antarpulau, pelabuhan tersebut dinilai memiliki peran strategis dan berpotensi menjadi pintu masuk kapal internasional, termasuk kapal pesiar yang rutin bersandar. Dengan potensi itu, masyarakat berharap pengelola meningkatkan kualitas fasilitas agar citra pelabuhan sejalan dengan status dan peluang yang dimiliki.
Kritik juga diarahkan pada kondisi trotoar dan penataan lingkungan pelabuhan yang disebut belum optimal. Subandi menilai pembenahan fasilitas tersebut penting karena menjadi bagian dari pelayanan publik sekaligus wajah pertama yang dilihat pengunjung saat tiba di kawasan pelabuhan.
Ia juga mendorong pengelolaan anggaran hasil operasional pelabuhan dilakukan secara transparan dan profesional. Jika pengelolaan dinilai belum maksimal, menurutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar manfaat ekonomi pelabuhan dapat dirasakan masyarakat sekitar.
“Kalau pengelola tidak mampu mengelola anggaran yang dihasilkan dari pelabuhan ini, perlu ada evaluasi agar pembiayaan dan pengelolaan benar-benar dilakukan dengan baik,” katanya.
Subandi berharap pemerintah dan otoritas terkait menanggapi kritik tersebut secara serius. Selain menjaga nilai historis nama pelabuhan, peningkatan tata kelola dan fasilitas dinilai penting agar keberadaan pelabuhan memberikan dampak positif bagi negara maupun masyarakat di sekitarnya. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno