Mahasiswa Kalteng Diminta Objektif Sikapi Kasus Penembakan Warga di Kotim

Peristiwa tersebut dinilai menimbulkan kegelisahan publik, khususnya di kalangan mahasiswa Kalimantan Tengah.

Sebagai bentuk sikap organisasi, DPD GMNI Kalteng melalui Bidang Politik dan Hukum (Bidpolhum) menggelar diskusi bertajuk “Ngopi Marhaenis (Ngolah Pikir Marhaenis)”.

Diskusi tersebut membahas kasus penembakan dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi korban maupun aparat kepolisian sebagai pihak yang melakukan tindakan penembakan.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Kalteng, Satria Bintang Erja Hamadani, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi dan penelusuran kronologi dari berbagai referensi, GMNI meminta seluruh mahasiswa untuk tidak mudah terpancing oleh opini liar, terutama yang berkembang di media sosial.

“Hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa terduga pencuri sawit memang seharusnya diamankan sesuai SOP yang berlaku. Namun, berdasarkan kronologi yang kami terima, situasi tersebut sudah masuk kategori force majeure atau keadaan terdesak karena adanya ancaman terhadap nyawa petugas keamanan,” ujar Satraia, Kamis (25/12/2025).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Kalteng, Muhammad Fajrian Nor menegaskan bahwa proses hukum tetap harus dijalankan secara adil dan transparan.

“Terkait penembakan warga yang diduga mencuri sawit di Kenyala, Kotim, tindakan pencurian tetap harus diproses sesuai pasal yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, tindakan aparat Brimob juga perlu dievaluasi secara terbuka untuk memastikan penggunaan kekuatan telah sesuai prosedur,” tegasnya.

DPD GMNI Kalteng juga menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap tegas dan adil apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam prosedur penanganan di lapangan. GMNI meminta Kapolda Kalteng untuk menindak secara tegas dan adil jika terbukti terdapat pelanggaran SOP oleh aparat.

“Kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa agar tetap objektif dan tidak terprovokasi. Jika terbukti ada pelanggaran SOP, kami meminta Kapolda Kalimantan Tengah menindak pelaku penembakan secara adil. Sebaliknya, jika korban terbukti bersalah, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku,” tambah Satria.

Lebih jauh, GMNI menilai kasus tersebut juga mencerminkan persoalan ekonomi masyarakat yang masih rentan. Menurut Muhammad Fajrian Nor, negara perlu hadir secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kasus serupa tidak terus berulang.

Dengan sikap tersebut, DPD GMNI Kalteng berharap penanganan kasus penembakan di Kenyala dapat berjalan transparan, adil, dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Kasus ini menunjukkan masih adanya persoalan ekonomi yang belum terpenuhi. Negara harus hadir untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerentanan sosial,” pungkasnya. (daq/fm)