
Radarsampit.jawapos.com - USIA Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kini sudah 23 tahun. Ibarat sebuah rumah, catnya mungkin mulai mengelupas, atapnya bocor di sana-sini, dan strukturnya mulai kewalahan menahan beban zaman yang terus berubah.
Masih perlukah kita bertahan di dalamnya, atau sudah saatnya kita merenovasi total agar tetap layak huni?
Pertanyaan ini bukan sekadar urusan internal "tukang kayu" hukum. Ini urusan hidup-mati masyarakat pencari keadilan. Selama dua dekade lebih, UU Advokat menjadi payung profesi kita. Namun, faktanya, payung itu sudah terlalu bolong untuk menahan derasnya dinamika ketatanegaraan saat ini.
Baca Juga: Lingkaran Setan Ongkos Pilkada: Ketika Kursi Kepala Daerah Dibeli Pakai Skema "PayLater" Proyek APBD
Persoalan paling krusial adalah kegamangan arah organisasi. UU 18/2003 yang lahir di era transisi reformasi itu gagal mengunci sistem organisasi advokat secara tegas. Hasilnya? Kita terjebak dalam dualisme (bahkan mungkin lebih) yang berkepanjangan.
Bagi masyarakat, ini adalah teka-teki yang menyebalkan. Saat mereka dirugikan oleh oknum advokat, mereka bingung harus mengadu ke mana. Uji kompetensi tidak seragam, standar pendidikan advokat mulai dari PKPA hingga ujian menjadi seperti "pasar bebas".
Ada yang digembleng berbulan-bulan, ada yang karbitan. Lantas, bagaimana kita berani bicara soal kualitas jika pintu masuknya saja tidak punya standar yang sama?
Jangan lupa soal perlindungan. Banyak advokat yang diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan diseret ke meja hijau hanya karena mereka menjalankan tugas membela klien.
Pasal 16 UU Advokat memang menyebut soal hak imunitas, tapi di lapangan, itu sering kali hanya jadi pemanis bibir. Tanpa sanksi tegas bagi siapa pun yang berani mengusik kemerdekaan advokat, hak imunitas hanyalah "macan kertas".
Lalu, revisi ini untuk siapa? Apakah untuk segelintir elite organisasi? Tentu tidak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





