Hutan Bakesah, Siapa Mendengar?

Oleh Sani Lake* 

Beberapa tahun lalu saya duduk bersama sejumlah petani dan masyarakat adat di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Kami sedang berbicara tentang hutan yang semakin menyusut, sungai yang tak lagi sejernih dulu, dan musim yang semakin sulit ditebak. Di tengah percakapan itu, seorang bapak tua berkata pelan, "Hutan sudah bakesah lama. Cuma orang kota yang tidak mendengar." Kalimat itu sederhana, tetapi terus tinggal dalam ingatan saya.

Dalam bahasa Dayak Ngaju, bakesah berarti bercerita, berkisah, menyampaikan pesan. Hutan yang bakesah adalah hutan yang sedang bicara kepada kita. Melalui banjir yang datang lebih sering, kebakaran yang berulang, satwa yang menghilang atau tanah yang kehilangan kesuburannya.

Persoalannya bukan apakah hutan berbicara, tapi siapa yang mau mendengar? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada dua filsuf besar zaman kita, Jürgen Habermas dan Nancy Fraser. Nama mereka mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan. Namun, sebenarnya mereka sedang bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yakni bagaimana suara manusia didengar dalam sebuah komunitas masyarakat dan seperti apa demokrasi seharusnya bekerja.

Habermas, filsuf Jerman yang lahir pada tahun 1929, tumbuh dalam bayang-bayang Perang Dunia II dan tragedi Nazisme. Dia menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru bisa terjerumus ke dalam kekerasan dan barbarisme. Dari pengalaman itu kemudian lahir pertanyaan besar yang mewarnai seluruh pemikirannya, yaitu bagaimana masyarakat modern tetap hidup bersama secara adil tanpa jatuh ke dalam dominasi dan kekerasan?

Jawaban Habermas terdengar sederhana, tetapi sangat radikal: komunikasi. Dan itu nampak jelas dalam karya-karyanya, seperti The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Theory of Communicative Action (1981) dan Between Facts and Norms (1992). Disana  Habermas berargumen bahwa demokrasi tidak terutama dibangun oleh senjata, uang atau juga kekuasaan negara. Demokrasi itu hidup bilamana warga dapat bicara dengan bebas, rasional dan setara tentang urusan bersama.

Bagi Habermas, masyarakat membutuhkan apa yang ia sebut sebagai public sphere atau ruang publik. Sebuah ruang di mana warga bisa saling tukar pikiran, mengkritik kekuasaan dan bisa mencari pemahaman bersama. Demokrasi dalam pandangannya bukan sekadar soal memilih pemimpin setiap lima tahun. Baginya demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk berdialog secara terbuka tentang masa depan bersama.

Andai saja Habermas datang ke Kalimantan hari ini, mungkin ia akan bertanya, apakah kita masih memiliki ruang publik yang sehat? Apakah masyarakat adat, petani, nelayan sungai, perempuan desa, anak muda, akademisi, pemerintah dan swasta sungguh-sungguh dapat bicara satu sama lain sebagai sesama warga? Atau apakah yang kita miliki hanya serangkaian rapat, konsultasi publik dan seminar yang hasilnya sudah ditentukan sebelum percakapan dimulai?

Di sinilah Nancy Fraser masuk ke dalam percakapannya. Fraser adalah salah satu pemikir teori kritis paling berpengaruh saat ini. Ia banyak belajar dari Habermas, tapi juga jadi salah satu pengkritiknya yang paling tajam. Jika Habermas bertanya apakah semua orang dapat bicara, maka Fraser punya pertanyaan yang lebih mengganggu, siapa yang sebenarnya didengar? Karena menurut Fraser, demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bicara. Sebab dalam dunia nyata, tidak semua suara memiliki bobot yang sama. Ada suara yang sejak awal dianggap penting. Ada yang tidak relevan. Ada juga suara yang diberi mikrofon. Sementara ada suara yang hanya sekadar jadi latar belakang.