Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendayagunaan Amdal dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Menurut UU Ciptakerja (6)

R
Penulis: Radar Sampit❯
Perspektif Ekonomi

BERDASARKAN konsep ekonomi sebagai subsistem dari lingkungan tersebut, maka perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Perubahan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut bertolak pada ide dasar pemikiran pengintegrasian pada perspektif ekologi. Pergeseran tesebut terjadi karena kesadaran yang berangkat dari asumsi keharusan menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari.

Hakekat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan cara menyerasikan kegiatan manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Pengelolaannya tidak boleh dipandang secara sektoral dan harus saling berhubungan pada satu tujuan yaitu eksploitasi alam secara bertanggung jawab demi kelestarian lingkungan hidup.

UUPPLH dibentuk dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip ekologis yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berkelanjutan artinya pengolahan sumber daya alam jangan sampai terhenti perlu dilakukan secara terus-menerus.

Syarat terciptanya pembangunan berkelanjutan yang baik yaitu adanya keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan secara ekologi. Keberlanjutan secara ekonomi artinya tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Keberlanjutan sosial adalah pembangunan tidak melawan, merusak, dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang dipraktikan oleh masyarakat. Sedangkan keberlanjutan secara ekologi yaitu adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia.

Orientasi Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan dapat menumbuhkan perekonomian tanpa menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup. Karena disadari bahwa sumber daya alam berkedudukan sangat penting dan diperlukan di setiap kegiatan manusia. Lingkungan seyogyanya ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang. Tujuannya tidak lain adalah menyelamatkan bumi dan seluruh makhluk hidup dari kemusnahan.

Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Dimensi keselarasan dan keseimbangan menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan dua prinsip. Prinsip ekonomi untuk memenuhi hajat hidup, dan prinsip pengelolaan lingkungan yang arahnya adalah terwujudnya lingkungan yang kondusif. Dalam arti lingkungan yang lestari, dengan tetap berprinsip pada pengelolaan yang bertanggung jawab, atas dasar etika ekonomi yang berkeadilan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi dan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan sebagai upaya pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri. Manusia memerlukan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain sumber daya alam mempunyai keterbatasan dalam ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara mempunyai arti bahwa pengelolaannya harus diatur oleh negara, dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab. Pengelolaan atas sumber daya alam yang tidak semata-mata mengejar keuntungan dan manfaat ekonomi saja melainkan juga menjaga kelestarian dan keberlangsungan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Berbagai macam peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai hasil perbuatan manusia yang secara egois mengabaikan dampak ekologi bagi lingkungan hidup. Misalnya pencemaran udara akibat proses pembuangan limbah dari asap pembakaran pabrik serta efek rumah kaca yang mengancam keberlangsungan ekosistem makhluk hidup di bumi. Pencemaran air akibat limbah rumah tangga maupun industri, mengotori dan meracuni air sungai dan sumber mata air yang menyebabkan terjadinya bencana ekologi yang mengancam bumi dan kelangsungan makhluk hidup.

Pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas manusia dalam usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak merusak lingkungan dan justru melestarikan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian lingkungan hidup. Untuk mewujudkannya maka diperlukan sarana sebagai upaya pengelolaan dan pengendaliannya dalam mekanisme dan prosedur berupa perijinan bagi para pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi alam atau lingkungan hidup.

 Mekanisme Perijinan

Pada hakekatnya, perijinan lingkungan adalah sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan pemerintah melalui pembentukan hukum dalam konteks social engineering untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Perijinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi struktur masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dengan seminimal mungkin menghindari benturan kepentingan dan pemborosan.

Secara administratif, ijin lingkungan menjadi salah satu syarat penerbitan ijin usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Pada prinsipnya ijin lingkungan menjadi kunci penting dan menentukan atau sebagai dasar dari sistem perijinan di Indonesia. Secara tekhnis ijin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses sesuai dengan standar lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Standar dimaksud adalah bahwa operasionalisasi sebuah aktivitas yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan harus dilakukan studi AMDAL terlebih dahulu. Perijinan tersebut merupakan instrumen untuk mewujudkan sustainable growth with equity, yang maknanya menempatkan isu lingkungan sebagai jantung dari semua rencana pembangunan di Indonesia.

Melalui sarana perijinan lingkungan diharapkan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ijin lingkungan menjadi penyaring suatu usaha agar memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Namun pada kenyaaannya hal ini sangat sulit dilakukan. Seiring waktu hampir sebagian besar jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan kualitas dan kuantitas.

Kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola dan dilindungi. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata di setiap wilayah di Indonesia dapat juga menimbulkan ketimpang kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Selain itu kegiatan pembangunan juga mempunyai resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.* (bersambung)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer