Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pendayagunaan Amdal dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Menurut Uu Ciptakerja (5)
R
Penulis: Radar Sampit❯
AMDAL Dalam UU PPLH
AMANAT UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi oleh negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang salah satunya dicapai dengan memberikan jaminan pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan serta mutu hidup masyarakat. Lingkungan Hidup merupakan salah satu bidang yang perlu diperhatikan oleh negara, karena adanya asas tanggung jawab negara di dalam proses perlindungan dan pengelolaannya.
Tanggung jawab negara tersebut sejalan dengan tujuan negara dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection), Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi (Anti Discrimination).
Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”
Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) berdasarkan UUD 1945, antara lain dengan melaksanakan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan.
Salah satu ciri dari negara wellfare state adalah negara tersebut merupakan negara hukum dan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Menurut Imanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dengan cara mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dimasyarakat untuk mencapai keseimbangan yang proporsional.
Perlu Penataan
Pada dasarnya kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat antara kelompok yang dominan biasanya terdiri dari golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi dan berkuasa serta mempunyai kekuatan ekonomi terhadap golongan yang terpinggirkan dan kurang beruntung dari segi ekonomi dan merupakan masyarakat pada umumnya (commoner). Masing-masing kedua kelompok tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda dan biasanya dalam posisi berseberangan.
Kelompok yang dominan ini biasanya mempunyai kedudukan dalam pemerintahan dan/atau dapat mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Sedangkan bagi kelompok yang marginal atau lebih lemah kedudukannya berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena biasanya menjadi pihak yang dikorbankan atau terkorbankan.
Untuk menciptakan keadaan yang damai maka ketimpangan-ketimpangan struktural tersebut perlu ditata dalam pola keseimbangan yang proporsional. Maka dari itu diperlukan langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Roscoe Pound dalam teorinya law as a tool of social engineering, membagi kepentingan-kepentingan menjadi tiga kelompok yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.
Menurut Pound kepentingan umum terdiri atas dua yaitu kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. Kepentingan sosial yang merupakan tugas negara tersebut antara lain yaitu melindungi ketertiban umum, menjamin perlindungan sumber daya alam dan sosial, serta menyangkut kemajuan sosial. Selain itu kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual yang berkaitan agar tiap individu dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat.
Hukum sebagai sarana social enginering, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Negara dalam hal ini membentuk kebijakan dan peraturan melalui proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.
Hukum sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, pengelompokan semacam itu sangat membantu untuk memperjelas kategori kepentingan yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan, berikut bagaimana menyeimbangkannya secara tepat sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menhindari benturan dan pemborosan.
Eksplorasi dan Eksploitasi
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menitikberatkan pada aspek ekonomi sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana dipahami, konsep pembangunan dewasa ini dilakukan lebih ke arah model pembangunan yang meyakini ekonomi merupakan suatu sistem dengan lingkungan sebagai subsistemnya. Pemenuhan tingkat kebutuhan hidup adalah dari sisi ekonominya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kepentingan ekonomi, akibatnya kepentingan lingkungan diletakkan dibawah kepentingan ekonomi.
Pembangunan yang tidak lagi memedulikan kaidah-kaidah konservasi merupakan pembangunan yang menggunakan landasan filosofi cartesian world view yang lebih cenderung ke anthropocentric, yaitu menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama dan satu-satunya dalam pembangunan.
Bermula dari pandangan tersebut, kemudian berkembang suatu pemikiran bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup sangat bertentangan. Pembangunan senantiasa dipandang sebagai sebuah upaya mendegradasi kualitas dari lingkungan hidup. Sementara kepentingan ekonomi mengharuskan dilaksanakannya pembangunan, terutama pembangunan infra dan supra struktur fisik.
Dalam realitasnya, tampak bahwa dalam pengutamaan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak. Kondisi ini mengakibatkan kemajuan sekaligus ketimpangan sosial ekonomi serta penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi, karena apabila fungsi lingkungan hidup turun karena pemanfaatan yang melampaui daya tampung lingkungan, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh.
Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan.
Sebagaimana disadari bahwa lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi karena tanpa lingkungan sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat luas yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan.
Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar dalam melakukan eksploitasi alam dan sumber dayanya. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan prasyarat dari tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan generasi tahun depan.
Selain itu pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antar generasi. Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya alam, sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi selanjutnya. Manusia ditempatkan sebagai subyek beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi, selaras dengan alam. (bersambung)
AMANAT UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi oleh negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang salah satunya dicapai dengan memberikan jaminan pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan serta mutu hidup masyarakat. Lingkungan Hidup merupakan salah satu bidang yang perlu diperhatikan oleh negara, karena adanya asas tanggung jawab negara di dalam proses perlindungan dan pengelolaannya.
Tanggung jawab negara tersebut sejalan dengan tujuan negara dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection), Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi (Anti Discrimination).
Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”
Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) berdasarkan UUD 1945, antara lain dengan melaksanakan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan.
Salah satu ciri dari negara wellfare state adalah negara tersebut merupakan negara hukum dan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Menurut Imanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dengan cara mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dimasyarakat untuk mencapai keseimbangan yang proporsional.
Perlu Penataan
Pada dasarnya kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat antara kelompok yang dominan biasanya terdiri dari golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi dan berkuasa serta mempunyai kekuatan ekonomi terhadap golongan yang terpinggirkan dan kurang beruntung dari segi ekonomi dan merupakan masyarakat pada umumnya (commoner). Masing-masing kedua kelompok tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda dan biasanya dalam posisi berseberangan.
Kelompok yang dominan ini biasanya mempunyai kedudukan dalam pemerintahan dan/atau dapat mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Sedangkan bagi kelompok yang marginal atau lebih lemah kedudukannya berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena biasanya menjadi pihak yang dikorbankan atau terkorbankan.
Untuk menciptakan keadaan yang damai maka ketimpangan-ketimpangan struktural tersebut perlu ditata dalam pola keseimbangan yang proporsional. Maka dari itu diperlukan langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Roscoe Pound dalam teorinya law as a tool of social engineering, membagi kepentingan-kepentingan menjadi tiga kelompok yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.
Menurut Pound kepentingan umum terdiri atas dua yaitu kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. Kepentingan sosial yang merupakan tugas negara tersebut antara lain yaitu melindungi ketertiban umum, menjamin perlindungan sumber daya alam dan sosial, serta menyangkut kemajuan sosial. Selain itu kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual yang berkaitan agar tiap individu dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat.
Hukum sebagai sarana social enginering, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Negara dalam hal ini membentuk kebijakan dan peraturan melalui proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.
Hukum sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, pengelompokan semacam itu sangat membantu untuk memperjelas kategori kepentingan yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan, berikut bagaimana menyeimbangkannya secara tepat sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menhindari benturan dan pemborosan.
Eksplorasi dan Eksploitasi
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menitikberatkan pada aspek ekonomi sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana dipahami, konsep pembangunan dewasa ini dilakukan lebih ke arah model pembangunan yang meyakini ekonomi merupakan suatu sistem dengan lingkungan sebagai subsistemnya. Pemenuhan tingkat kebutuhan hidup adalah dari sisi ekonominya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kepentingan ekonomi, akibatnya kepentingan lingkungan diletakkan dibawah kepentingan ekonomi.
Pembangunan yang tidak lagi memedulikan kaidah-kaidah konservasi merupakan pembangunan yang menggunakan landasan filosofi cartesian world view yang lebih cenderung ke anthropocentric, yaitu menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama dan satu-satunya dalam pembangunan.
Bermula dari pandangan tersebut, kemudian berkembang suatu pemikiran bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup sangat bertentangan. Pembangunan senantiasa dipandang sebagai sebuah upaya mendegradasi kualitas dari lingkungan hidup. Sementara kepentingan ekonomi mengharuskan dilaksanakannya pembangunan, terutama pembangunan infra dan supra struktur fisik.
Dalam realitasnya, tampak bahwa dalam pengutamaan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak. Kondisi ini mengakibatkan kemajuan sekaligus ketimpangan sosial ekonomi serta penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi, karena apabila fungsi lingkungan hidup turun karena pemanfaatan yang melampaui daya tampung lingkungan, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh.
Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan.
Sebagaimana disadari bahwa lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi karena tanpa lingkungan sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat luas yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan.
Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar dalam melakukan eksploitasi alam dan sumber dayanya. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan prasyarat dari tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan generasi tahun depan.
Selain itu pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antar generasi. Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya alam, sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi selanjutnya. Manusia ditempatkan sebagai subyek beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi, selaras dengan alam. (bersambung)
Advertisement
Advertisement
Radar SampitIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement




