DPR RI: Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Khawatir Penimbunan BBM
Radarsampit.jawapos.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai gejolak ekonomi global saat ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia.
“Situasi global ini bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga terjadi di hampir seluruh negara. Namun, kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah karena tetap mampu menahan kenaikan harga BBM, meskipun dalam asumsi APBN ditetapkan sebesar USD 70 per barel,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia yang kini telah melampaui asumsi APBN menjadi tantangan besar bagi fiskal negara. Bahkan, harga minyak disebut telah mencapai kisaran 110 hingga 115 dolar AS per barel.
“Dengan berbagai strategi yang dilakukan, pemerintah tetap mampu mempertahankan stabilitas fiskal sehingga harga BBM tidak mengalami kenaikan. Hal ini juga sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, Herman menekankan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat, serta mencegah praktik penimbunan BBM yang dapat memperburuk situasi.
“Oleh karena itu, kita berharap masyarakat tetap tenang dan tidak ada spekulan yang menimbun BBM sehingga menyulitkan masyarakat. Pemerintah tentu memiliki langkah-langkah lain untuk mengantisipasi kondisi ini,” tuturnya.
Salah satu opsi kebijakan yang didorong adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Menurutnya, kebijakan ini perlu mendapat dukungan dari DPR dan pemerintah.
“Jika melihat langkah negara lain dalam mengantisipasi kenaikan BBM, Indonesia juga memiliki strategi, salah satunya penerapan work from home. Mulai April, setiap hari Jumat direncanakan diberlakukan kerja dari rumah,” jelasnya.
Ia menegaskan, dalam situasi krisis seperti saat ini dibutuhkan sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan optimal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
